Logo BeritaSatu

Perma Harus Berlaku untuk Semua Bidang Hukum Pidana

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:29 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor dinilai belum menjadi pedoman bagi hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dalam memutus perkara korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara atau Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Perma juga dianggap belum memberikan efek jera.

"Seharusnya MA kalau membuat pedoman berlaku untuk semua bidang hukum pidana, jangan hanya berlaku terhadap 2 pasal Tipikor saja. Kalau diangsur 2 pasal 2 pasal sampai kapan habis untuk tipikor saja, belum terorisme dan KUHP. Berapa anggaran untuk membuat satu Perma tersebut,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir, kepada Beritasatu.com, Senin (3/8/2020) malam.

Mudzakir menegaskan, peraturan MA dan juga lain tidak membawa efek jera. Efek jera tergantung kesadaran diri pribadi masing masing.

“Filsafat yang mendasari perma tersebut adalah filsafat pembalasan atau balas dendam yang sudah mulai ditinggalkan. Seharusnya di bawah naungan filsafat Pancasila tidak pada tempat mengembangkan filsafat pembalasan,” kata Mudzakir.

Perma ini, katanya, telah mengubah penggunaan sanksi pidana dan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana cukup dengan menggunakan “kalkulator”.

“Darimana dasar mengategorikan berat ringan sangat ringan dengan instrumen kerugian negara secara detail seperti itu,” ucapnya.

Mudzakir melanjutkan, pidana tipikor sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang dalam sejarahnya belum pernah ada tipikor yang dikenakan sanksi pidana mati.

“Pidana penjara tertinggi hanya 15 tahun, jika dikumulasikan karena berbarengan yang masing-masing diancam 15 tahun, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana maksimal 20 tahun. Pedoman pemidanaan ini mempersempit bagi hakim untuk memutuskan secara adil dan bijaksana,” katanya.

Mudzakir berpendapat, MA tidak memiliki wewenang untuk membuat klasifikasi berat sekali, berat sampai sangat ringan.

“MA telah mengubah sanksi pidana dan pemidanaan menjadi sistem yang daftar kategorisasi dalam hal mana hakim akhirnya berubah perannya tidak lagi menjatuhkan pidana bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Mahaesa tapi bertanggungjawab kepada MA,” kata Mudzakir.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kota Bogor Hujan Deras, Warga Diminta Waspada Bencana

Kota Bogor hujan deras disertai angin kencang pada Jumat (7/10/2022), BPBD Kota Bogor mengimbau warga agar waspada dan siaga bencana.

NEWS | 7 Oktober 2022

Roy Suryo Segera Disidang, Pengacara: Kami Tak Diberi Berkas Lengkap

Roy Suryo, mantan Menpora, segera menjalani sidang pertamanya, terkait kasus stupa Borobudur mirip Jokowi. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Alibi Surat Polisi Minta Pertandingan Mundur, Pengamat Nilai Prematur

Tragedi Kanjuruhan, Pengamat ISESS Khairul Fahmi menilai prematur alibi permintaan surat mundur waktu pertandingan Arema dengan Persebaya dari malam ke sore.

NEWS | 7 Oktober 2022

Menko PMK Minta Kementerian PUPR Perbaiki MTsN 19 Jakarta

Menko PMK, Muhadjir Effendy meminta Kementerian PUPR memperbaiki tembok MtsN 19 Jakarta yang roboh dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Anies Beri Sinyal Bakal Duet dengan AHY di Pilpres 2024

Anies Baswedan memberikan sinyal maju menjadi capres dan bakal berduet dengan  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tembok Sekolah Roboh, 490 Siswa MTsN 19 Diliburkan

Usai peristiwa tembok sekolah yang roboh dan menewaskan 3 siswa, sebanyak 490 siswa MTsN 19 Jakarta diliburkan sementara.

NEWS | 7 Oktober 2022

Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Dirut LIB Belum Ditahan

Enam tersangka tragedi Kanjuruhan pascakericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, belum ditahan, termasuk Dirut Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kapolda Metro Jaya Gelar Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran menyempatkan menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan saat menggelar laga persahabatan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Ini Kronologi Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh dan Menimpa 3 Siswa hingga Tewas

Saksi mata mengisahkan kronologi tembok MTsN 19 Jakarta roboh. Saksi mata mengatakan kejadian banjir begitu cepat.

NEWS | 7 Oktober 2022

Imbas Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh, Pembelajaran Berlangsung Jarak Jauh

Proses belajar mengajar MTsN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan diberlakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) setelah tembok MTsN 19 roboh.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kota Bogor Hujan Deras, Warga Diminta Waspada Bencana

Kota Bogor Hujan Deras, Warga Diminta Waspada Bencana

NEWS | 16 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings