Perma Harus Berlaku untuk Semua Bidang Hukum Pidana
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Perma Harus Berlaku untuk Semua Bidang Hukum Pidana

Senin, 3 Agustus 2020 | 23:29 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor dinilai belum menjadi pedoman bagi hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dalam memutus perkara korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara atau Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Perma juga dianggap belum memberikan efek jera.

"Seharusnya MA kalau membuat pedoman berlaku untuk semua bidang hukum pidana, jangan hanya berlaku terhadap 2 pasal Tipikor saja. Kalau diangsur 2 pasal 2 pasal sampai kapan habis untuk tipikor saja, belum terorisme dan KUHP. Berapa anggaran untuk membuat satu Perma tersebut,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir, kepada Beritasatu.com, Senin (3/8/2020) malam.

Mudzakir menegaskan, peraturan MA dan juga lain tidak membawa efek jera. Efek jera tergantung kesadaran diri pribadi masing masing.

“Filsafat yang mendasari perma tersebut adalah filsafat pembalasan atau balas dendam yang sudah mulai ditinggalkan. Seharusnya di bawah naungan filsafat Pancasila tidak pada tempat mengembangkan filsafat pembalasan,” kata Mudzakir.

Perma ini, katanya, telah mengubah penggunaan sanksi pidana dan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana cukup dengan menggunakan “kalkulator”.

“Darimana dasar mengategorikan berat ringan sangat ringan dengan instrumen kerugian negara secara detail seperti itu,” ucapnya.

Mudzakir melanjutkan, pidana tipikor sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang dalam sejarahnya belum pernah ada tipikor yang dikenakan sanksi pidana mati.

“Pidana penjara tertinggi hanya 15 tahun, jika dikumulasikan karena berbarengan yang masing-masing diancam 15 tahun, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana maksimal 20 tahun. Pedoman pemidanaan ini mempersempit bagi hakim untuk memutuskan secara adil dan bijaksana,” katanya.

Mudzakir berpendapat, MA tidak memiliki wewenang untuk membuat klasifikasi berat sekali, berat sampai sangat ringan.

“MA telah mengubah sanksi pidana dan pemidanaan menjadi sistem yang daftar kategorisasi dalam hal mana hakim akhirnya berubah perannya tidak lagi menjatuhkan pidana bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Mahaesa tapi bertanggungjawab kepada MA,” kata Mudzakir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

60% Bantuan UKT Khusus Diberikan kepada Mahasiswa Kampus Swasta

Pasalnya, berdasarkan laporan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi), rata-rata mahasiswa PTS hanya mampu membayar 50% uang kuliah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Kemdikbud Alokasikan Rp 1 T untuk UKT Mahasiswa Terdampak Covid-19

Anggaran bantuan uang kuliah tunggal (UKT) Khusus senilai Rp 1,007 triliun ini diberikan kepada 419.605 mahasiswa selama satu semester.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Bupati Klungkung Gembira Atas Tercapainya Pembangunan 2 Pelabuhan di Nusa Penida

Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai tujuan wisata utama.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

KPK Hormati MA yang Tolak PK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi SKL BLBI

KPK) menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan PK Jaksa KPK atas perkara Syafruddin Arsyad Temenggung.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

MA Tolak PK KPK Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung

MA menolak PK yang diajukan KPK terkait keputusan Kasasi yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Mandikan Jenazah, 20 Warga Nagan Raya Reaktif Covid-19

Akibat memandikan jenazah positif Covid-19, sebanyak 20 orang warga Desa Serbajadi, Aceh tertular virus corona.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto: Hoax-nya di Mana?

Hadi Pranoto merasa tidak ada yang dirugikan terkait herbal miliknya yang diklaim bisa menyembuhkan Covid-19.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

SiCepat Ekspres Raih 2 Penghargaan di GRC Award 2020

PT SiCepat Ekspres Indonesia meraih dua penghargaan dalam Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Performing Excellence Award 2020

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Karyawan Terpapar Corona, Gedung Humas dan Protokol Sekda Solo Ditutup

Penutupan gedung berlangsung selama tujuh hari untuk sterilisasi.

NASIONAL | 3 Agustus 2020

Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas Tenaga Administrasi

Menurut Tjahjo, tenaga administrasi dapat beralih ke jabatan tenaga teknis yang masih dibutuhkan pemerintah.

NASIONAL | 3 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS