Logo BeritaSatu

MA Tolak PK KPK Terkait Syafruddin Arsyad Temenggung

Senin, 3 Agustus 2020 | 22:40 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap putusan Kasasi MA yang melepaskan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)‎, Syafruddin Arsyad Temenggung. Upaya hukum luar biasa itu diajukan KPK lantaran putusan Kasasi MA melepaskan Syafruddin dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (3/8/2020).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Sementara, dalam putusan No.33/PUU-XIV/2016, MK menyatakan, "Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo". Sedangkan SEMA nomor 4/2014 tentang Pemberlakuam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disinggung mengenai Peninjauan Kembali, yakni pada nomor 3 Rumusan Hukum Pidana.

Pada poin a, MA menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju, kecuali jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, permintaan peninjauan kembali dan menghadiri persidangan peninjauan kembali serta penandatanganan berita acara pemeriksaan dapat dilakukan oleh Kuasa Terpidana".

Atas dasar tersebut, Andi Samsan mengatakan, berkas permohonan PK yang diajukan KPK dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Berdasarkan hal tersebut maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli lalu itu, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua.

Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Setelah pemeriksaan, MA memutuskan Syamsul Rakan terbukti melanggar etik dan perilaku hakim. Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum di kantor lawfirm meski telah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA. Selain itu, Syamsul juga terbukti melakukan kontak dan bertemu dengan Ahmad Yani salah seorang penasihat hukum Syafruddin di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.38 s.d pukul 18.30 WIB. Padahal Syamsul sedang menangani Kasasi yang diajukan Syafruddin. Atas pelanggaran etik tersebut, MA menjatuhkan sanksi sedang terhadap Syamsul Rakan. Dengan sanksi ini, Syamsul Rakan dihukum enam bulan dilarang menangani perkara.

KPK kemudian mengajukan PK. Dalam memori PK, KPK menyebut menemukan dua bukti baru (novum) yang menjadi landasan pengajuan upaya hukum luar biasa. Selain soal komunikasi yang dilakukan Syamsul Rakan dan kuasa Syafruddin, KPK menilai terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan putusan perkara tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Imbas Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh, Pembelajaran Berlangsung Jarak Jauh

Proses belajar mengajar MTsN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan diberlakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) setelah tembok MTsN 19 roboh.

NEWS | 7 Oktober 2022

MTsN 19 Jakarta Masih Dipasangi Garis Polisi

Garis Polisi masih terpasang di MtsN 19 Jakarta usai tembok sekolah roboh dan mengakibatkan tiga siswa meninggal dunia. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh karena Tak Mampu Tahan Volume Banjir

Tembok MtsN 19 Jakarta di Pondok Labu, roboh diduga karena fondasi bangunan tidak mampu menahan volume air saat banjir.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kondisi Terkini MTsN 19 Jakarta yang Tembok Sekolahnya Roboh

Begini kondisi terkini MTsN 19 Jakarta di Pondok Labu yang tembok sekolahnya roboh dan meninggal tiga siswa hingga meninggal dunia. 

NEWS | 7 Oktober 2022

37 Tewas, Korban Penembakan Massal Thailand Dikunjungi Raja dan PM

Raja Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri (PM) pada hari Jumat (7/10/2022) ini akan mengunjungi para penyintas dari penembakan massal di Thailand.

NEWS | 7 Oktober 2022

Biden Ampuni Warga AS yang Dihukum karena Miliki Ganja Jumlah Kecil

Joe Biden memutuskan untuk mengampuni ribuan orang AS yang dihukum karena miliki ganja jumlah kecil di bawah hukum federal.

NEWS | 7 Oktober 2022

Perluas Kerja Sama, Indonesia-Hungaria Tambah Kuota Beasiswa

Beasiswa Stipendium Hungaricum akan mendapatkan penambahan kuota menjadi sebanyak 110 bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Hungaria.

NEWS | 7 Oktober 2022

Baim Wong dan Paula Verhoeven Akan Penuhi Panggilan Polisi

Baim Wong dan Paula Verhoeven mengklaim bakal memenuhi panggilan polisi terkait kasus prank laporan KDRT.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, TGIPF Tak Bisa Gulingkan Kepemimpinan Iwan Bule di PSSI

Anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali menyatakan tidak bisa merekomendasikan kepemimpinan Iwan Bule di PSSI diganti terkait tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 7 Oktober 2022

BMKG: Puncak Musim Hujan Desember 2022-Januari 2023

BMKG memprakirakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia terjadi pada Desember 2022 hingga Januari 2023.

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Imbas Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh, Pembelajaran Berlangsung Jarak Jauh

Imbas Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh, Pembelajaran Berlangsung Jarak Jauh

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings