Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif

Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)
Fana Suparman / JAS Minggu, 2 Agustus 2020 | 21:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang relevan dan signifikan.

Bahkan, Abdul Fickar menyatakan aturan yang memuat mengenai terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara sebagai aturan yang responsif dan progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan signifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif," kata Abdul Fickar saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).

Lebih dari itu, Abdul Fickar kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya. Untuk itu, Abdul Fickar mengapresiasi Mahkamah Agung yang menerbitkan Perma tersebut.

"Aturan ini akan membatasi dan mengawasi para Hakim yang seringkali bermain main dengan kekuasaannya. Apresiasi tinggi untuk Mahkamah Agung, meski pada penerapannya juga harus tetap dijaga prinsip independent judiciary atau kebebasan kekuasaan kehakiman yang melekat pada profesi hakim," katanya.

Abdul Fickar menekankan, pemberantasan korupsi sudah sepatutnya menjadi komitmen semua pihak, dan peradilan merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk menghukum pelaku korupsi. Dikatakan, peradilan sebagai sebuah kekuasaan yudikatif berintikan kebebasan hakim-hakimnya, secara sistemik tidak boleh dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun baik eksekutif maupun legislatif.

Meskipun, kata Abdul Fickar seringkali kekuasaan "uang" memengaruhinya, sehingga kerap terjadi pergeseran penggambaran bahwa "keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi "Keuangan Yang Maha Kuasa".

Dikatakan, sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana dibangun atas dasar minimal adanya dua alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa dan informasi atau dokumen elektronik yang menimbulkan keyakinan hakim.

Dengan kebebasan yang dimilikinya dan keyakinan atas proses pembuktian di persidangan, seringkali terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara serupa, termasuk perkara korupsi. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan dapat mencegah disparitas tersebut.

"Dengan kebebasannya seringkali terjadi disparitas atau perbedaan di kalangan para hakim dalam mengekpresikan 'keyakinannya' dari sebuah fakta hukum. Sebabnya, ya seringkali intervensi 'uang' dalam berbagai bentuknya menjadi faktor yang utama, sehingga tidak heran dari sebuah fakta peristiwa dan persoalan hukum yang sama lahir putusan yang berbeda-beda besarnya," papar Abdul Fickar.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.

Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi. Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara. Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp 25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara. Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara.



Sumber: BeritaSatu.com