PPATK Telusuri Aliran Transaksi Skandal Pelarian Djoko Tjandra

PPATK Telusuri Aliran Transaksi Skandal Pelarian Djoko Tjandra
Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra (baju tahanan) tiba di Bandara Halim Perdakusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / YUD Minggu, 2 Agustus 2020 | 19:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan menelusuri adanya aliran uang atau transaksi keuangan mencurigakan terkait skandal pelarian buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. PPATK mengaku sudah menelusuri transaksi mencurigakan kepada pihak-pihak yang diduga sejak skandal pelarian Djoko Tjandra mencuat.

"Sebagai lembaga intelejen keuangan tentu kami bersikap proaktif. Tanpa menyebutkan nama, semenjak merebaknya kasus ini kami telah melakulan langkah-langkah standard untuk meneliti siapapun yang diperkirakan perlu untuk diteliti dan diperiksa rekam jejak keuangannya," kata Ketua PPATK Dian Ediana Rae saat dikonfirmasi awak media, Minggu (2/8/2020).

Diketahui, Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Djoko sempat membuat KTP elektronik, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), membuat paspor dan keluar Indonesia lagi hingga dibekuk Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7/2020).

Dalam skandal pelarian Joko Tjandra itu, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim serta menetapkannya sebagai tersangka lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang membuat Joko bisa melenggang bebas dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan struktural karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin. Jaksa Pinangki diduga berulang kali bertemu Joko Tjandra di luar negeri.

Dian menyatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain untuk menelusuri dugaan transaksi Djoko Tjandra terkait pelariannya. Dengan penelusuran ini, PPATK menyatakan kesiapannya mendukung Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus ini.

"Kami juga akan mendukung Kapolri dan Jaksa Agung apabila mereka meminta bantuan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik untuk kepentingan internal Kepolisian dan Kejaksaan maupun untuk kepentingan penegakan hukum lainnya," kata Dian.



Sumber: BeritaSatu.com