Djoko Tjandra Dieksekusi, Kejaksaan Diingatkan Proses Hukum Jaksa Pinangki

Djoko Tjandra Dieksekusi, Kejaksaan Diingatkan Proses Hukum Jaksa Pinangki
Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra (baju tahanan) tiba di Bandara Halim Perdakusuma, Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Fana Suparman / RSAT Minggu, 2 Agustus 2020 | 17:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra telah dieksekusi Kejaksaan Agung dengan menitipkannya ke Rutan Bareskrim Polri. Meski demikian, pekerjaan rumah Kejaksaan Agung terkait Djoko Tjandra belum berakhir.

Korps Adhyaksa diminta terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Sejauh ini, Kejaksaan Agung baru mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan struktural karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin. Padahal, jaksa Pinangki diduga berulang kali bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyayangkan langkah Kejaksaan yang hanya mencopot Pinangki dari jabatannya. Padahal, dia meyakini, jaksa Pinangki memenuhi unsur Pasal 223 juncto Pasal 426 KUHP. Hal ini lantaran jaksa Pinangki seharusnya menangkap Djoko Tjandra yang sudah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 silam.

"Setelah kepolisian menindak jenderal-jenderalnya, yang menyedihkan itu justru tindakan Kejaksaan yang hanya menghukum aparatnya dengan hukuman disiplin. Padahal nyata-nyata jelas sang oknum jaksa itu berkali-kali menemui buronan yang seharusnya dia tangkap. Paling tidak Pasal 223 juncto Pasal 426 KUHP sudah menenuhi unsurnya," kata Abdul Fickar saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).

Abdul Fickar menyatakan tindakan jaksa Pinangki telah mencoreng wajah Korps Adhyaksa. Untuk itu, Abdul Fickar menyatakan, masyarakat menanti tindakan tegas Kejaksaan dalam menangani kasus ini.

"Kita menantikan tindakan kejaksaan selanjutnya. Mau ditaruh di mana muka Kejaksaan jika penuntutan hanya berhenti sampai disitu," tegasnya.

Diketahui, Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Djoko sempat membuat KTP elektronik, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), membuat paspor dan keluar Indonesia lagi hingga dibekuk Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7/2020).

Dalam skandal pelarian Djoko Tjandra itu, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim serta menetapkannya sebagai tersangka lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang membuat Djoko bisa melenggang bebas dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan.

Setelah ditangkap, Djoko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi badan sesuai putusan PK MA pada 2009 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara, dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Abdul Fickar mengatakan, dengan skandal pelariannya yang membuat gegera beberapa waktu lalu, Djoko Tjandra terancam menjalani hukuman lebih dari 2 tahun pidana penjara. Hal ini lantaran terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Djoko Tjandra selama 11 tahun pelariannya tersebut.

Setidaknya, Djoko Tjandra dapat dikenakan Pasal 55 KUHP sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan pengacara Anita Kolopaking. Bahkan, Djoko Tjandra dapat disangka sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana tersebut.

"Bahkan (Djoko Tjandra) bisa disangka sebagai intelektual dader sebagai yang menyuruh pembuatan surat palsu," katanya.

Selain itu, Djoko Tjandra bisa dikenakan pasal penyuapan jika terbukti adanya transfer uang ke aparatur negara untuk memuluskan surat jalan, surat keterangan kesehatan rapid test, dan paspor.

"Bisa disangka Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi suap terhadap penyelenggara negara, ancaman maksimalnya 20 tahun penjara," katanya.

 



Sumber: BeritaSatu.com