FSGI Dorong KPK Awasi Anggaran Program Organisasi Penggerak
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-3.13)   |   COMPOSITE 6429.76 (-15.87)   |   DBX 1210.46 (11.26)   |   I-GRADE 190.638 (-1.65)   |   IDX30 545.485 (-2.49)   |   IDX80 146.318 (-0.39)   |   IDXBUMN20 442.834 (-4.13)   |   IDXESGL 150.48 (-0.37)   |   IDXG30 147.901 (0.18)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-1.35)   |   IDXQ30 155.036 (-1.18)   |   IDXSMC-COM 294.681 (-0.93)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-2.63)   |   IDXV30 149.629 (-0.27)   |   INFOBANK15 1097.88 (-13.34)   |   Investor33 466.613 (-2.11)   |   ISSI 189.631 (-0.56)   |   JII 670.82 (-2.11)   |   JII70 234.975 (-1.14)   |   KOMPAS100 1301.99 (-5.65)   |   LQ45 1014.85 (-3.65)   |   MBX 1779.94 (-7.55)   |   MNC36 344.694 (-1.75)   |   PEFINDO25 341.155 (-4.29)   |   SMInfra18 331.858 (0.18)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.89)   |  

FSGI Dorong KPK Awasi Anggaran Program Organisasi Penggerak

Senin, 27 Juli 2020 | 12:25 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP). Seperti diketahui, Kemdikbud mengalokasikan anggaran senilai Rp 595 miliar untuk POP tahap satu.

POP ini dibagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori Gajah dengan anggaran Rp 20 miliar/paket/tahun. Kedua, kategori Macan dengan anggaran Rp 5 miliar/paket/tahun. Ketiga, kategori Kijang dengan anggaran Rp 1 miliar/paket/tahun.

Jika misalnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendapatkan dua paket untuk kategori Gajah, maka dalam setahun mereka mengelola Rp 40 miliar.

“Kehadiran KPK mutlak dilakukan mengingat jumlah anggaran yang dikelola sangat banyak. FSGI tak berharap nanti ada para pengurus organisasi guru berhubungan dengan KPK karena tersandung kasus penyalahgunaan dana POP,” katanya, Senin (27/7/2020).

Satriwan menambahkan, KPK hadir untuk melaksanakan fungsi pencegahan dalam penggunaan anggaran ratusan miliar yang digelontorkan Kemdikbud kepada berbagai organisasi di luar Kemdikbud. KPK harus memelototi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan POP

Selanjutnya, Satriwan juga mendorong Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Kemdikbud, yaitu kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta jajarannya. Ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan kualitas berbagai pelatihan yang mengeluarkan dana besar tersebut.

Selain itu, FSGI juga mendorong Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran POP di lingkungan Kemdikbud.

Sebab, FSGI menemukan beberapa ormas atau yayasan yang mendapatkan satu paket kategori Gajah tetapi hanya melatih guru di tiga kota, bahkan ada yang hanya di satu kota. Ini berbanding terbalik dengan Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah dan LP Maarif NU yang juga masing-masing mendapatkan satu paket Gajah, tetapi sasarannya guru dan sekolah sampai di 25 provinsi.

“Ini menunjukkan fakta seleksi POP tidak adil, tidak proporsional, dan berpeluang menghamburkan uang negara,” ujarnya.

Sementara itu, Wasekjen FSGI, Fahriza Tanjung menuturkan, pihaknya menganalisis ada potensi ketidakefektifan pelaksanaan POP bagi guru-guru selama pandemi. Sebab, ada keterbatasan sarana dan ketergantungan kepada media internet. Kemudian, masih banyak daerah yang belum masuk jaringan internet, faktor guru tak memiliki gawai apalagi laptop, dan hambatan-hambatan lainnya.

Apalagi sekarang karena masih pandemi, guru dan siswa banyak mengalami kendala selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Untuk itu, lebih baik anggaran POP dialihkan untuk membantu siswa dan guru selama PJJ.

Menurut Fahriza, POP hadir hanya untuk mengejar keterserapan anggaran semata, makanya Kemdikbud menggelontorkan uang yang sangat fantastis.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jembatan Emas Dukung Permodalan UMKM Binaan BNN

Jembatan Emas berkontribusi dalam mendukung dan membantu permodalan masyarakat binaan BNN.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Tidak Ada Salat Iduladha di Masjid Istiqlal

Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada salat Iduladha 1441H di masjid Istiqlal.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kasad dan Ketua KPK Serah Terima Barang Rampasan Negara

Kasad dan Ketua KPK menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Rampasan Negara dari KPK kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam hal ini TNI AD.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Inovasi Village Preneurship LAN Terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

Untuk kedua kalinya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendapatkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

NASIONAL | 27 Juli 2020

PDIP: Kudatuli Harus Menjadi Sejarah Perjuangan Kaum Milenial

Tragedi 27 Juli 1996 yang biasa disebut Kudatuli menjadi pelajaran terpenting dalam perjalanan bangsa.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kempora Kucurkan Rp 50,6 Miliar untuk Fasilitasi Pelatnas PSSI

Dana ini akan digunakan untuk memfasilitasi pelatnas tim nasional U-19 yang diproyeksikan akan bertanding di Piala Dunia U-20 2021.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Legislator Dorong Pengembangan Obat dengan Bahan Baku Lokal

Pengembangan obat dengan bahan baku lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor.

NASIONAL | 27 Juli 2020

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Jember, Jawa Timur.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Tembus 100.303 Kasus, Indonesia Masih Krisis Covid-19

Wiku Adisasmito meminta semua pihak tetap waspada dengan kondisi krisis Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Pastikan Dalami Aliran Dana ke Cak Imin

KPK memastikan mendalami adanya dugaan aliran dana ke Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait perkara suap proyek Kempupera.

NASIONAL | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS