Dari Ribuan Buronan Interpol, Tidak Ada "Pesanan" Indonesia

Dari Ribuan Buronan Interpol, Tidak Ada
Buronan Interpol berdasarkan red notice, 15 Juli 2020. (Foto: Interpol)
Heru Andriyanto / HA Rabu, 15 Juli 2020 | 15:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Kepolisian Internasional, atau lebih dikenal sebagai Interpol, memiliki daftar pesanan untuk menangkap 7.305 buronan sampai dengan Rabu (15/7/2020).

Dari ribuan nama buronan itu, tidak ada satu pun "pesanan" dari Indonesia.

Memang ada sejumlah buronan berkewarganeraan Indonesia, tetapi pihak yang mengajukan red notice atau pesanan penangkapan adalah negara lain.

Menurut pantauan redaksi, ada empat warga negara Indonesia yang menjadi buronan Interpol.

Pertama, Sofyan Isandar Nugroho, 52, asal Semarang, Jawa Tengah. Dia dituduh melakukan kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Negara yang menginginkan penangkapannya adalah Amerika Serikat.

Kedua, Jawi Udin, 53, dituduh melakukan perampokan bersenjata dan diburu oleh Kepolisian Malaysia.

Ketiga, Djatmiko Febri Irwansyah, 38, dituduh melakukan pembunuhan. Pesanan penangkapannya diajukan oleh Singapura.

Keempat, Abdul Gani, 48, dituduh melakukan pembunuhan dan diburu oleh Malaysia.

Ada juga buronan berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu Richard Jude Daschbach, 83, yang dikejar AS atas tuduhan penipuan online.

Ketika pencarian dilakukan dengan memasukkan kata "Indonesia" dalam kolom "Wanted by" (diburu oleh), hasilnya nihil.

Sebelumnya beredar informasi bahwa red notice dari Indonesia untuk penangkapan buronan koruptor Djoko Tjandra ternyata sudah dihapus sejak 2014.

Insiden ini menjadi skandal besar di Tanah Air setelah Djoko diketahui bisa melenggang bebas keluar masuk Indonesia, dan karena Polri -- anggota langsung Interpol -- dan Kejaksaan Agung juga tidak bisa menjelaskan secara pasti bagaimana nama Djoko bisa terhapus dari sistem di Interpol.

Di internal Polri bahkan sudah terdengar kasak-kusuk kecurigaan adanya oknum yang mencabut red notice tersebut.

Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa red notice tidak bisa dicabut dan tetap berlaku sampai buronan ditangkap aau mati.

Jaksa Agung juga mengakui "sampai saat ini belum ada titik temunya."

Cukup janggal bahwa insiden "administrasi" seperti ini tidak ada penjelasannya sampai sekarang, dan cukup janggal juga Indonesia tidak punya buronan penjahat.



Sumber: BeritaSatu.com