Djoko Tjandra Bisa Lolos, Ini Penjelasan Dirjen Imigrasi

Djoko Tjandra Bisa Lolos, Ini Penjelasan Dirjen Imigrasi
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Markus Junianto Sihaloho / YUD Senin, 13 Juli 2020 | 14:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, mengatakan jalur perbatasan yang tidak terdapat pos pemeriksaan keimigrasian kerap menjadi titik keluar masuk ilegal bagi pelintas batas Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, yang melaksanakan rapat pasca lolosnya buronan hukum Djoko Tjandra beberapa waktu lalu, di Jakarta, Senin (13/7/2020). Jhony secara tersirat menyatakan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia dengan cara ilegal.

Dijelaskan Ginting, secara formal, tiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh pejabat atau petugas imigrasi di TPI sebagaimana diamanatkan UU 6/2011 tentang keimigrasian.

Di TPI, petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian secara fisik dan kemudian melakukan scan di Border Control Management (BCM). Di situ, mesin akan membaca dokumen data keimigrasian dan memverifikasi terkait pengecekan, pencegahan, dan penangkalan. Lalu pengecekan visa, pengecekan perlintasan terakhir, pengecekan penyamaan data paspor lain, dan pengecekan sistem interpol.

Menurut Ginting, mesin BCM akan memberikan hasil pemeriksaan dengan indikator dari 'hijau' yang berarti tidak ditemukan cekal, dokumen layak, serta tak ada kaitan dengan interpol.

"Yang artinya tidak ditemukan permasalahan terhadap penumpang tersebut sehingga petugas imigrasi dapat memberikan tanda masuk," kata Ginting.

Lalu indikator kedua adalah 'merah' yang berarti ditemukan cekal atau ada masalah dengan dokumen atau daftar interpol. Petugas di counter akan menyerahkan yang bersangkutan ke supervisor dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang meminta pemeriksaan.

Sejauh ini, ada 37 pos TPI udara, 90 pos TPI laut, 11 pos Pos Lintas Batas Internasional (PLBI), 44 Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT), 33 Pelabuhan Tempat Pemeriksaan Khusus (TPK). Jadi total ada 215 pintu keluar masuk Indonesia yang dijaga.

Masalahnya, perbatasan darat antara Atambua dengan Timor Leste saja berjarak 268,8 Km. Perbatasan darat Papua dengan Papua Nugini sepanjang 800 Km; Kalimantan dan Malaysia 2.019 Km.

"Ini belum yang traditional passage antara tiga provinsi yang ada di Thailand Selatan dengan Provinsi Aceh. Ada traditional passage mereka. Kemudian ada traditional passage Johor Malaysia dengan Kepulauan Riau. Baik itu ke Batam, pulau-pulau dekat Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun," beber Ginting.

"Kenapa kami sampaikan? Ini bukan ngeles atau apa. Tapi banyak juga PMI (Pekerja Migran Indonesia) kita yang ilegal yang masuk ke Malaysia, yang kita juga tidak tahu masuknya dari mana. Sehingga tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian. Yang celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com