Soal RUU HIP, Pakar Hukum: Utamakan Unjuk Pikir daripada Unjuk Rasa

Soal RUU HIP, Pakar Hukum: Utamakan Unjuk Pikir daripada Unjuk Rasa
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Sabtu, 11 Juli 2020 | 22:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyatakan respons terhadap suatu isu seperti Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak selamanya mesti dengan berunjuk rasa. Menurutnya, unjuk pikir jauh lebih diperlukan untuk menjaga kondisi sosial agar tetap kondusif, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Respons terhadap RUU HIP hendaknya elegan, konstruktif dan solutif, bukan malah kontraproduktif. Pola unjuk rasa perlu disubstitusi dengan unjuk pikir untuk mengatasi masalah distorsi internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila," ungkap Suparji ketika menjadi salah satu narasumber dalam diskusi virtual Human Studies Institute (HSI), Sabtu (11/7/2020).

Ia pun mengapresiasi semua elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU HIP ini. Menurutnya, RUU HIP, apabila disahkan, dapat berpotensi memunculkan gejolak di masyarakat. 

"Baru RUU saja sudah menjadi polemik apalagi disahkan," lanjut Suparji.

Baca juga: PBNU: DPR Tak Perlu Khawatir jika RUU HIP Dibatalkan

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas pun meminta agar DPR menerima penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. 

Legowo saja. DPR tak perlu khawatir kehilangan muka karena membatalkan RUU HIP. Ini kan masyarakat yang mau, justru masyarakat akan memuji DPR jika siap berjiwa besar," tegas staf khusus wakil presiden tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com