Covid-19 Beratkan Masyarakat, Sekjen PDIP: Pembantu Presiden Harus Sigap dan Leadershipnya Baik
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-0)   |   COMPOSITE 5975 (1)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (0)   |   IDX80 128 (0)   |   IDXBASIC 1245 (-1)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-0)   |   IDXENERGY 741 (7)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (-0)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (5)   |   IDXHIDIV20 418 (0)   |   IDXINDUST 965 (3)   |   IDXINFRA 871 (-1)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-0)   |   IDXPROPERT 876 (-1)   |   IDXQ30 136 (0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (19)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-0)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-0)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-0)   |   JII70 205 (-0)   |   KOMPAS100 1135 (-0)   |   LQ45 890 (0)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (0)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (0)   |   PEFINDO25 295 (-0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-0)   |   TRADE 872 (0)   |  

Covid-19 Beratkan Masyarakat, Sekjen PDIP: Pembantu Presiden Harus Sigap dan Leadershipnya Baik

Sabtu, 11 Juli 2020 | 20:14 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan para pembantu presiden di kabinet haruslah yang sigap, memiliki kepemimpinan yang bagus, dan berani mengambil resiko. Khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang dampaknya memberatkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan soal reshuffle kabinet, di sela-sela Rakor Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDIP, di kantor pusat Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2020).

Kata Hasto, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif alias hak mutlak presiden. Dan pihaknya meyakini ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan reshuffle kabinet, pasti berbasis evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.
Namun, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat Covid-19, pihaknya merasa diperlukan suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil resiko dari setiap jajaran kabinet.

"Pembantu Presiden harus sigap harus punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah oleh presiden langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dari aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini," beber Hasto.

Lalu bagaimana dengan menteri-menteri dari PDIP ? Kata Hasto, para menteri yang merupakan kader partainya, terus menunjukkan soliditas yang kuat. Partai juga terus mendorong mereka agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi. "Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi dan semuanya kan untuk bangsa dan negara Indonesia," pungkas Hasto.

Polemik soal reshuffle muncul setelah Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalannya. Ia terlihat marah saat memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar internal pada 18 Juni 2020. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara baru mengunggah video tersebut di akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi bersedia mempertaruhkan reputasi politiknya untuk menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Bahkan, bersedia membubarkan lembaga negara hingga melakukan reshuffle kabinet agar kinerja lebih baik lagi.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan,” tegas Jokowi.

Belakangan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim isu reshuffle sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, setelah Presiden Jokowi memberi teguran keras, semua kementerian dan lembaga terpacu untuk meningkatkan kinerja. Kinerja para menteri saat ini menjadi lebih baik.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdagri : 98 Daerah Telah Cairkan Dana Pilkada

Sudah 98 daerah yang telah transfer 100 persen dana Pilkada ke KPUD.

NASIONAL | 11 Juli 2020

25 Tenaga Kesehatan RSUD Moewardi Solo Reaktif Covid-19

Sebanyak 25 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat di RSUD Moewardi Solo reaktif Covid-19.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Desa Penyangga Utama Ketahanan Pangan

Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan harus didukung oleh gerak bersama para warga desa.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi

Ari mengatakan bahwa, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, pembaruan kebijakan yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Kasad: Pendidikan di Secapa AD Tetap Berlanjut

Karantina bagi sekitar 1.200 personel TNI yang positif (Covid-19) itu masih tetap dilakukan di lingkungan Secapa AD dengan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Ety Toyyib Terpapar Covid-19, Menaker dan Wakil Ketua MPR Lakukan Rapid Test

Menaker Ida Fauziyah dan Waketum MPR Jazuli Fawaid yang turut menjemput di bandara kaget dengan kabar yang menyatakan Etty Toyyib terinfeksi Covid-19.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Menantu Wapres Siap Pimpin Karang Taruna Nasional

Sebagai menantu Wapres, Rapsel Ali dianggap salah satu figur yang tepat memimpin organisasi Karang Taruna Nasional.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Pilkada Kabupaten Paser, Partai Demokrat Harus Usung Kader Sendiri

Partai Demokrat sudah banyak pengalaman ditinggal kepala daerah yang hanya memanfaatkan partai politik hanya sebagai kendaraan.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Forkas Jatim Gandeng Kodam Brawijaya Salurkan Bantuan Covid-19

Penyerahan donasi Forkas Jatim kepada masyarakat terdampak Covid-19 dilakukan melalui Kodam V/Brawijaya

NASIONAL | 11 Juli 2020

Ketua DPRD Cirebon Klarifikasi Video Ikrar yang Hapus Kata “Khilafah”

Ketua DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, Affiati mengklarifikasi terkait video ikrar setia Pancasila dan NKRI yang menghilangkan kata khilafah.

NASIONAL | 11 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS