Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi

Kartu Prakerja Harus Adaptif dalam Situasi Pandemi
Ilustrasi pendaftaran program Kartu Prakerja. (Foto: Antara)
Iman Rahman Cahyadi / CAH Sabtu, 11 Juli 2020 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kartu prakerja harus dilihat sebagai bagian dari pembaruan kebijakan. Sederhananya sebagai sebuah terobosan dalam menghadapi masalah struktural yang cukup panjang.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), AAGN Ari Dwipayana menyampaikan bahwa, Indonesia sudah menghadapi berbagai persoalan terkait ketidak-seimbangan antara kebutuhan dunia kerja dengan kualitas SDM yang tersedia.

"Ketidakseimbangan ini menjadi masalah struktural yang cukup panjang, sehingga perlu ada jembatan untuk menyambung tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan harapan penyedia kerja," ujar Ari dalam seminar Kagama Inkubasi Bisnis (KIB) XIII bertopik Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020), secara daring. 

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Dua Pekan Lagi

Selain Ari, hadir dalam seminar tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai keynote speaker; serta para narasumber: Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja; Marcella Wijayanti, Head of Government to Person Payment, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja); Metta Dharmasaputra, Founder Katadata Insights Center. 

Ari mengatakan bahwa, kartu prakerja sebagai sebuah inovasi, pembaruan kebijakan yang dibuat, terbuka akan kritik untuk upaya penyempurnaan kebijakan ini.

"Ada ruang-ruang yang perlu disempurnakan, maka adanya kritik dapat membuat pembaruan kebijakan ini semakin baik. Ini yang mesti dibuka. Kagama setuju jika ruang untuk kritik dibuka, evaluasi perlu terus dilakukan, dan berbagai perbaikan dilaksanakan," jelasnya.

Lebih lanjut Ari mengatakan, Kartu Prakerja harus adaptif terhadap situasi yang tengah dihadapi bangsa. Kendati terdapat masalah struktural strategis jangka panjang, namun menurut Ari ada permasalahan riil yang tengah dihadapi masyarakat.

Indonesia, kata Ari, tidak hanya menghadapi krisis kesehatan, tetapi, juga krisis ekonomi yang memukul permintaan, produksi, hingga suplai, dan kemudian meruntuhkan banyak sektor usaha. Hal ini berbuntut pada terjadinya PHK karyawan oleh sejumlah perusahaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. 

Baca Juga: Pelatihan Kartu Prakerja Fokus pada Peningkatan Kompetensi Masyarakat

Alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan ini yakin, lebih dari tiga juta pekerja terdampak akibat Covid-19. Dia berharap, keberadaan Kartu Prakerja juga mampu menjawab berbagai persoalan ini.

"Kita juga melihat fakta bahwa, kebutuhan masyarakat di masa pandemi tidak hanya skill, tetapi juga kebutuhan dasar. Untuk itu keduanya harus dikombinasikan," ujarnya.

Menurut Ari yang juga menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden ini menegaskan ada ruang-ruang yang perlu diperkokoh dan diperbaiki terkait tata kelola, etika, juga kerangka punishment. Kagama mendukung upaya ini, agar program kartu prakerja bisa diimplementasikan dengan lebih baik. Sebab situasi yang dihadapi saaat ini sumber daya negara terbatas, karena itu yang penting bukan kerangka regulasi, tapi untuk juga perlu penguatan budaya empati dan solidaritas. Tentunya penyempurnaan ini akan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran.

"Kita bernegara tidak hanya mengedepankan tata kelola, regulasi, dan punishment. Tetapi juga kerangka budaya, etika, solidaritas, simpati, empati. Ini harus kita perkuat, kita bangun," pungkas pria asal Ubud, Bali ini.



Sumber: BeritaSatu.com