Ketum Korpri Ingatkan Anggotanya Terkait Kode Etik
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

Ketum Korpri Ingatkan Anggotanya Terkait Kode Etik

Sabtu, 11 Juli 2020 | 01:28 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Banda Aceh, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan seluruh anggota Korpri di Indonesia khususnya di Aceh untuk menjunjung tinggi kode etik Korpri. Dirinya bahkan menyebutkan kode etik adalah ruh dari aparatur sipil negara (ASN).

"Posisi ASN adalah bagian dari pemerintah. Loyalitas kita bukan kepada person, tetapi kepada negara," ungkap Zudan usai pengukuhan pengurus Kopri Aceh di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Jumat (10/7/2020).

Zudan mengingatkan agar pegawai negeri tidak mengkritik pemerintahan melalui media sosial karena tidak sejalan dengan kode etik Korpri. Masalah di pemerintahan harusnya di bahas di kantor dan bukan di ruang publik.

"Saat Anda menjadi pegawai maka anda adalah keluarga Korpri. Ingatkan pada anggota Korpri, apa pantas menjelekkan keluarga sendiri," lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Zudan mengajak seluruh anggota Korpri untuk bergerak bersama dalam membangun branding baru.

"Bangun narasi bersama apa saja yang baik dari daerah kita. Semakin banyak kita mensyiarkan hal baik, hal jelek akan semakin tenggelam," kata dia.

Pengurus Korpri, lanjutnya, harus merancang program yang menyentuh langsung ASN. Selama ini, ketakutan pegawai yang kerap membuat keterlambatan anggaran adalah ketakutan menyangkut hukum.

"Berikan advokasi. Isi pemahaman yang benar kepada penyelenggara negara agar apa yang mereka lakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan," kata Zudan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat sekaligus Sekretaris Jenderal Korpri Nasional Bima Haria Wibisana.

Pada kegiatan tersebut, Bima memberikan materi terkait pelayanan pemerintahan di era new normal (normal baru). Ia juga membahas bagaimana pandemi Covid-19 telah memicu banyak perubahan, serta bagaimana bersaing menghadapi perkembangan zaman.

"Masa depan itu adalah persaingan kreativitas, persaingan imajinasi, bukan persaingan ilmu pengetahuan. Kalau tidak berani berimajinasi, berinovasi dan tampil berbeda dalam pemikiran, Anda tidak akan bertahan dalam kompetisi di depan," jelas Bima.

Dalam 20 tahun ke depan, lanjut Bima, 70% pekerjaan yang dilakukan saat ini akan hilang. Yang dibutuhkan adalah mereka yang menguasai programming khususnya big data analytics dan virtual analytics.

"Apa ada itu formasi di CPNS? Tidak ada, tapi ke depan itu yang sangat dibutuhkan," tutup Bima.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPT Bangun Zona Integritas Wujudkan Bebas Korupsi

BNPT adalah suatu lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat luas.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Kemdikbud Pertahankan Sejarah Jalur Rempah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tkonsisten mempertahankan sejarah keberadaan jalur rempah.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Puskesos, Bukti Negara Hadir untuk Warga Miskin dan Rentan

Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dengan tujuan memudahkan masyarakat menerima layanan.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Najeela Shihab Tidak Minta Royalti “Merdeka Belajar” ke Kemdikbud

Cikal telah membuat pernyataan yang memperbolehkan merek Merdeka Belajar ini digunakan oleh pihak mana pun asalkan untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan.

NASIONAL | 10 Juli 2020

PGRI: Jangan Main-main dengan Data Guru

Perhitungan jumlah guru nasional dan kesimpulan bahwa kebutuhan guru saat ini terpenuhi merupakan perjudian terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

NASIONAL | 10 Juli 2020

FSGI: Data Guru Tidak Bisa Jadi Patokan Kebutuhan di Lapangan

Pasalnya, setiap tahun jumlah guru pensiun sangat banyak. Akibatnya banyak sekolah mengalami kekosongan guru ASN, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 10 Juli 2020

KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir.

NASIONAL | 10 Juli 2020

DPRD Maluku Desak Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar

DPRD Provinsi Maluku meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan proses pembayaran terhadap insentif tenaga medis.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Mendagri Minta Daerah Bagi Masker Secara Masif

Mendagri Tito Karnavian mengemukakan disiplin menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mencegah terpapar wabah Covid-19.

NASIONAL | 10 Juli 2020

Protokol Kesehatan Harus Disosialisasikan Sebagai Gaya Hidup

Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan layaknya gaya hidup sehari-hari agar masyarakat patuh melakukannya.

NASIONAL | 10 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS