Najeela Shihab Tidak Minta Royalti “Merdeka Belajar” ke Kemdikbud

Najeela Shihab Tidak Minta Royalti “Merdeka Belajar” ke Kemdikbud
Najeela Shihab (Foto: istimewa)
Maria Fatima Bona / IDS Jumat, 10 Juli 2020 | 21:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Merdeka Belajar menjadi jargon kebijakan Nadiem Anwar Makarim sejak ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Namun ternyata jargon ini tidak sepenuhnya menjadi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pasalnya, Merdeka Belajar telah didaftarkan PT Sekolah Refleksi Cinta Keluarga (Cikal) sebagai pemilik eksklusif merek tersebut.

Meski begitu, Founder Sekolah Cikal, Najelaa Shihab mengatakan, sebagai pemilik hak eksklusif, pihaknya tidak akan menuntut kompensasi atau royalti apa pun dari pemerintah.

“Yang paling penting soal apakah ada royalti atau kompensasi, jawabannya adalah tidak,” kata Najelaa pada webinar yang dipandu oleh Direktur Pendidikan VOX Point Indonesia, Indra Charismiadji, di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Najelaa juga menjelaskan, pihaknya telah membuat pernyataan yang memperbolehkan merek Merdeka Belajar ini digunakan oleh pihak mana pun asalkan untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan. “Pernyataan itu akan mengikat siapa pun, dan sudah dinyatakan jelas tanpa kompensasi apa pun, Merdeka Belajar itu digunakan ribuan guru. Jadi sudah cukup panjang yurisprudensinya,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang diterapkan Kemdikbud lebih fokus pada strategi yang salah satunya terinspirasi dari Cikal dan sekolah lain yang menerapkan Merdeka Belajar di berbagai daerah.

Najeela menegaskan, Cikal mendaftarkan merek Merdeka Belajar ini sejak 1 Maret 2018 setelah diadakannya Temu Pendidik Nusantara dengan tema besar “Merdeka Belajar” di Jakarta pada 28-29 Oktober 2016. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan surat kabar Guru Belajar dengan artikel utama merayakan "Merdeka Belajar".

Selain itu, masih ada penerbitan buku dengan judul Merdeka Belajar di Ruang Kelas yang berisi penjelasan konsep dan kumpulan praktik baik dari para guru-guru penggerak yang bergabung dalam gerakan Komunitas Guru Belajar yang diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal di berbagai daerah di Indonesia.

Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) ini juga mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan kementerian/ lembaga (K/L) sejak era Mendikbud Anies Baswedan. Kala itu, tim PSPK membantu menganalisis data uji kompetensi guru (UKG). Kerja sama tersebut berlanjut pada masa Mendikbud Muhadjir Effendy dengan menyusun road map Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan beberapa isu lainnya.

“PSPK memang membantu meriset kegiatan yang bersifat asesmen dan kurikulum, Semua pekerjaan PSKP. Kami ada MOU resmi dengan kementerian, jadi tidak ada penggunaan dana,” terangnya.

Najelaa mengaku senang PSPK dapat membantu kementerian dan pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Saya kira kesadaran pendidikan itu tugas semua pihak. Kita harus mengambil kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Tidak Masalah
Sementara itu, pemerhati pendidikan, Darmaningtyas mengatakan, pemakaian nama Merdeka Belajar, tidak membayar royalti tidak menjadi masalah. Menurut Darmaningtyas, konsep Merdeka Belajar ini lahir dari Ki Hajar Dewantara agar pendidikan harus memberikan kebebasan kepada minat dan bakat murid.

Komentar berbeda dilontarkan oleh Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim. Ia mengatakan, dengan Kemdikbud menggunakan idiom Merdeka Belajar yang sudah dimiliki oleh perusahaan tertentu, ini menjadi bukti bahwa Kemdikbud memiliki kosa kata terbatas dalam mengimajinasikan menyelesaikan persoalan pendidikan di Tanah Air.

“Alih-alih meminta para siswa dan guru berpikir kreatif di era revolusi industri 4.0, ternyata Kemdikbud belum kreatif dalam memproduksi istilah atau jargon baru dalam pendidikan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com