KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik

KPK Bakal Tindaklanjuti Aliran Uang dari Politikus Demokrat M Nasir ke Bowo Sidik
Bowo Sidik Pangarso. (Foto: Antara / Hafidz Mubarak A)
Fana F Suparman / CAH Jumat, 10 Juli 2020 | 23:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti keterangan mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mengenai sumber-sumber gratifikasi yang diterimanya. Diketahui, dalam persidangan pada 23 Oktober 2019 lalu, Bowo yang telah divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi membeberkan mengenai pihak-pihak yang menjadi sumber gratifikasi yang diterimanya terkait kedudukannya sebagai anggota DPR.

Bowo mengatakan, gratifikasi dalam bentuk uang dengan total Rp 8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Salah satunya, Bowo menyebut nama politikus Partai Demokrat M Nasir.

Dikonfirmasi mengenai pengakuan Bowo Sidik itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri menyatakan berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut KPK menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi. Meski demikian, Ali menegaskan, KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan mengenai aliran uang gratifikasi yang diterima Bowo Sidik, termasuk dari M Nasir.

Baca Juga: KPK Setorkan Uang Sitaan Perkara Bowo Sidik ke Kas Negara

"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2020).

Diketahui, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima SGD 250 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar dengan kurs saat itu dari M Nasir yang juga anggota DPR. Uang itu, kata Bowo terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku uang itu diterimanya saat bertugad sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica. Kepada Bowo, Nasir memintanya membantu alokasi DAK untuk Kabupaten Meranti.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo kepada jaksa KPK di Pengadian Tipikor Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga: Bowo Sidik Dihukum 5 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

Atas permintaan itu, Bowo menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah (Kabupaten) Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 2,5 miliar," ucap Bowo.

Dalam proses penyidikan kasus Bowo Sidik, KPK pernah memeriksa Nasir pada 1 Juli 2019. Saat itu, tim penyidik mencecar Nasir terkait aliran dana ke Bowo Sidik Pangarso.

Tak hanya diperiksa, ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen juga pernah digeledah tim penyidik KPK pada 4 Mei 2019.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso. Tak hanya itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Bowo untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok. Majelis Hakim menyatakan Bowo Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi. 



Sumber: BeritaSatu.com