Kasus Covid-19 di Secapa AD, Politikus PKS Minta Berlakukan PSBB

Kasus Covid-19 di Secapa AD, Politikus PKS Minta Berlakukan PSBB
Ilustrasi pembatasan sosial berskala besar. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Jumat, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati berharap pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasca-ditemukannya klaster baru sebanyak 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Politikus PKS itu, PSBB masih dibutuhkan karena masyarakat belum bisa menjalankan norma adaptasi kebiasaan baru (new normal) dengan baik. Pemerintah juga belum secara tegas mengawal penerapan norma baru. "Pemerintah perlu mengencangkan kembali aturan. Sebab kebijakan pemerintah untuk pencegahan penularan ini semakin tidak jelas setelah kampanye new normal dengan hasil lonjakan kasus rata-rata naik lebih dari 1.000 per hari," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Buntut Covid-19 di Secapa TNI AD, Wakil Ketua Komisi IX Minta Protokol Kesehatan Ditegakkan

Apalagi, lanjutnya, WHO menyebutkan soal potensi penularan Covid-19 lewat udara bisa saja terjadi. Untuk itu, diperlukan protokol pencegahan baru, karena yang lama tentu harus berubah.

Mufida juga meminta pemerintah menambah fasilitas kesehatan untuk menampung warga teridentifikasi positif corona. Termasuk menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi pasien positif, namun tidak memerlukan perawatan. Selain itu, meningkatkan kerja laboratorium sehingga hasil tes lebih cepat.

Dia meminta pemerintah meningkatkan pemeriksaan dengan rapid test maupun PCR massal untuk mendeteksi Orang Tanpa Gejala (OTG). Jika ada yang ditemukan reaktif, sesegera mungkin dilakukan tracing guna mencegah penularan.

PKS juga memberi perhatian khusus soal anggaran penanganan Covid-19 yang pencairan sangat lambat. "Jika sudah menembus 70.000  kasus dan terus bertambah, tidak bisa tidak harus ada ketersediaan anggaran yang cepat dalam penanganan Covid-19," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com