Mafindo: Waspada Informasi Provokasi, Masyarakat Harus Cerdas Memilah
Logo BeritaSatu

Mafindo: Waspada Informasi Provokasi, Masyarakat Harus Cerdas Memilah

Kamis, 9 Juli 2020 | 21:59 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, media informasi seperti media sosial seringkali memuat informasi yang belum valid. Sehingga, menimbulkan provokasi di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus pintar memilahnya.

"Media informasi seperti media sosial memberi banyak sekali informasi yang sebetulnya informal atau belum valid. Ada beberapa yang positif, tetapi sebagian itu seringkali muncul tanpa ada verifikasi dan berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan dapat menyebabkan provokasi dan adu domba. Oleh sebab itu masyarakat harus pintar memilahnya," katanya di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, masyarakat harus memahami adanya provokasi yang bisa mengarah kepada konflik sosial yang bisa berakibat pada bentrokan fisik. Untuk itu, masyarakat harus bisa lebih berhati-hati memilih dan menyebarkan berita.

"Sehingga informasi-informasi yang muncul di media sosial harus di-tabayyuni (dicek) terlebih dahulu sehingga tidak mudah terhasut. Kuncinya tentu masyarakat harus paham bahayanya," tutur Septiaji.

Aktivis sekaligus pengusaha muda tersebut menyampaikan, agar tidak mudah termakan hoax dan hasutan, masyarakat harus melakukan cek silang dari beberapa sumber. Masyarakat diminta untuk bersabar dalam memilah berita dan tidak langsung menelan begitu saja.

Septiaji meminta, masyarakat tidak membaca informasi dari situs abal-abal. Jika masyarakat merasa bingung dengan informasi yang ada maka masyarakat perlu cari tahu dari sumber-sumber yang valid lainnya. Karena saat ini situs abal-abal itu beritanya biasa disebarkan melalui media sosial dan grup WA.

"Nah masyarakat perlu berlatih untuk tahu, untuk tidak mengambil dari situs-situs yang tidak jelas. Secara prinsip media, media yang bisa dipercaya adalah media yang sudah terdaftar di Dewan Pers yang bisa lebih terjamin kevalidannya," ujarnya menjelaskan.

Septiaji mengungkapkan, media yang terdaftar di Dewan Pers bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan diawasi oleh Dewan Pers sehingga lebih bisa dipercaya.

"Memang saat ini ada fenomena di media online yang seringkali memuat informasi yang membingungkan, karena belum dilakukan verifikasi secara detail, tetapi sudah muncul di media online," ucapnya.

Septiaji menuturkan media daring tidak seharusnya hanya mengutamakan kecepatan berita, tetapi akurasi juga harus diperhatikan. Hal ini akibat adanya persaingan dari masing-masing media yang berlomba-lomba untuk bisa menayangkan berita secara cepat terhadap sebuah peristiwa yang terjadi.

Mafindo, menurut dia, mengelola dua situs turnbackhoax.id dan cekfakta.com untuk melakukan cek atas informasi yang beredar. Hal yang sama juga dimiliki Kominfo maupun media-media online lainnya. "Saya rasa masyarakat perlu tahu bahwa itu ada,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Pemerintah pusat tidak bisa main atur-atur mereka.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan

Dewas KPK untuk bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak, dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

NASIONAL | 9 Juli 2020

DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Panen Raya Desa Tangguh Majalengka

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri dinilai mampu melawan dampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polda Sumut Ingkatkan Perusahaan Tak Bakar Hutan

Sejauh ini, sambung Nainggolan, belum ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumut.

NASIONAL | 9 Juli 2020

3 Polres di Jambi Siaga Kebakaran Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut sudah mulai terjadi pekan lalu di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Tenaga Kerja Outsurcing Terkena Dampak Pandemi Covid-19

Forum perusahaan-perusahaan alih daya (outsourcing) meminta untuk dilakukan revisi terhadap Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak.

NASIONAL | 9 Juli 2020

WNA di Indonesia Juga Harus Ikuti Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

Dari 192.000 WNA yang ada di Indonesia, 334 orang yang dinyatakan positif Covid-19, di mana saat ini ada 228 orang sudah dinyatakan sembuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Eks Pejabat Bappenas Diduga Terima Uang dari Mitra PT Dirgantara Indonesia

KPK rampung memeriksa mantan Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Rizky Ferianto, Kamis (9/7/2020).

NASIONAL | 9 Juli 2020

Provinsi Banten Masuk Zona Kuning Kasus Covid-19

Provinsi Banten yang sebelumnya masuk zona merah Covid-19 kini menurun menjadi zona kuning.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS