DPR Minta Data Guru Disinkronkan

DPR Minta Data Guru Disinkronkan
Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 September 2015. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 9 Juli 2020 | 19:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, berdasarkan data aparatur sipil negara (ASN) per 30 Juni 2020, terdapat perbedaan antara data yang dimiliki BKN dan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Ini mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari pemetaan guru untuk dilakukan redistribusi agar sebarannya merata hingga data guru tenaga honorer kategori dua (THK2) yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan pemerintah, Rabu (8/7/2020) malam, anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah mengatakan, harus ada sinkronisasi data guru dalam kebijakan satu data agar masalah ini segera tuntas. Dalam hal ini perlu adanya satu data antara lintas kementerian dan lembaga (K/L).

Selain dari Ferdi, satu data ini juga menjadi usulan bersama anggota Komisi X DPR. Mereka mendesak ketersediaan satu data terkait jumlah guru THK2 paling lambat Oktober 2020. Dengan demikian, masalah guru honorer THK2 ini dapat diselesaikan pada 2021.

“Pemerintah juga harus memperhatikan guru honorer khususnya THK2 yang telah lama mengabdi. Mereka harus mendapat upah yang layak sesuai dengan keputusan pemerintah yakni upah minimum regional (UMR), apabila tidak lolos dalam seleksi CPNS maupun P3K,” tambah Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi.

Selain itu, topik lain yang juga mengemuka adalah tentang rasio guru dan murid di Indonesia. Dari data BKN, terlihat bahwa rasio guru dan murid di Tanah Air masih tergolong ideal. Secara keseluruhan, rasionya adalah 1:16 yakni satu guru mengajar 16 anak. Sedangkan untuk guru ASN, rasionya 1:34 atau satu guru mengajar 34 anak.

“Perbandingan ini sangat bagus. Namun kendalanya, guru tidak tersebar merata. Guru kebanyakan berada di Pulau Jawa,” kata Suharmen.

Menurut Suharmen, perlu ada pemetaan untuk melakukan distribusi sehingga guru tidak hanya menumpuk di suatu wilayah. Dengan demikian, masalah kekurangan guru dapat diatasi dengan skema redistribusi antarprovinsi maupun kabupaten/kota.

Angka rasio tadi didapatkan dari data total guru ASN Indonesia yang dimiliki BKN. Saat ini, total guru ASN adalah 1.541.591 atau 35% dari jumlah keseluruhan ASN, Sedangkan total guru yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebanyak 1.322.864 orang. Sementara untuk total guru secara keseluruhan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) pada semester genap 2019/2020 ini sebanyak 2.720.778 guru dengan total siswa 44.621.547 anak.



Sumber: BeritaSatu.com