Dana Pilkada Tersendat, Mendagri Datangi Daerah yang Belum Cair

Dana Pilkada Tersendat, Mendagri Datangi Daerah yang Belum Cair
Mendagri Tito Karnavian ketika Rapat Kerja dengan Komite I DPD, Rabu (10/6/2020). (Foto: Istimewa)
Roberth Wardhy / CAH Kamis, 9 Juli 2020 | 20:10 WIB

 

Ternate, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjukkan ketegasannya soal pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020. Hal ini terlihat dari kunjungan kerjanya untuk jemput bola mengecek kesiapan daerah, terutama daerah yang belum mencairkan NPHD secara tuntas.

“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya. KPU dan Bawaslu dalam bekerja betul-betul harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup, untuk operasional mereka,” kata Tito dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (9/7/2020).

Baca Juga: Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Dalam keterangannya yang disebar ke media, Tito mengaku prihatinan atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut. Sementara penyelenggara membutuhkan anggaran dalam bekerja.

"Begitu saya melihat data-data di Maluku Utara, saya terus terang prihatin. Maluku Utara ini merahnya banyak banget," ujar Tito.
Meski telah memberikan kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, namun tak lantas pencairan dilakukan dengan alot. Tito berharap, pecairan dilakukan secepatnya.

"Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini. Kita mengejar 15 Juli ini. Jangan sampai teman-teman KPU dan Bawaslu, mereka ibarat mobil kecepatannya 40-50, ragu mau maju tidak. Maka harus dikasih bensin yang penuh supaya larinya kencang betul," tutur mantan Kapolri ini.

Baca Juga: Mendagri Kejar 270 Daerah Terkait Kewajiban Dana Pilkada

Dia meminta semua kepala daerah di 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada agar memprioritaskan Pilkada dibandingkan proyek lain yang tidak termasuk prioritas. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sangat penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi di daaerah. Selain itu untuk menghindari pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) yang terlalu banyak karena Plt kewenangannya terbatas dalam mengambil kebijakan.

“Saya akan terus mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya," tutup Tito. 

 



Sumber: BeritaSatu.com