KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu

KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)
Robertus Wardy / YUD Kamis, 9 Juli 2020 | 18:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengusulkan agar tata ulang hukum pidana pemilu. Pasalnya, selama ini, efektivitas pelaksanaan hukum pidana pemilu dalam menindak berbagai pelanggaran pemilu tidak berjalan. Persoalan utama karena perkara pidana pemilu dibatasi oleh waktu yang rata-rata hanya tiga bulan sampai pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung. Padahal pemeriksaan perkara pidana sangat panjang dan lama.

“Tata ulang bukan hanya soal hukum acara tetapi hakekat hukum pidana pemilu itu sendiri. Apakah dia sama dengan pidana pada umumnya ataukah dia satu hukum pidana yang ada kombinasi atau keterkaitan dengan demikian dimodifikasi dengan hukum administrasi,” kata Kade dalam diskusi virtual bertema Penataan Tindak Pidana Pemilu di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan jika dimodifikasi dengan hukum adminsitrasi maka ada pembatasan-pembatasan waktu perkara. Implikasinya pembuktian perkara tidak masuk ke materil tetapi formil. Hal itu karena waktu pemeriksaan perkara dibatasi, tetapi tidak singkat seperti yang terjadi sekarang.

Dia melihat bangsa ini belum menemukan format yang tepat terkait keberadaan hukum pidana pemilu. Keberadaannya apakah sebagai hukum khusus atau lex specialis atau ada format lain yang memang berbeda dari sekarang.

Dia menyebut salah satu masalah yang ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah soal subyek atau unsur tindak pidana pemilu. Dalam UU itu disebutkan yang bisa dijerat sebagai pelaku tindak pemilu adalah hanya tim kampanye yang telah didaftarkan ke KPU. Masalahnya adalah bagaimana jika yang melakukan pelanggaran bukan tim kampanye yang telah didafatarkan di KPU.

"Mestinya dipakai kata 'setiap orang'. Sehingga siapa saja yang terlibat melakukan pelanggaran, dapat diproses," ujar Kade.

Dia setuju ada pembatasan waktu pemeriksaan perkara. Syaratnya jika hukum pidana pemilu dikombinasi dengan hukum administrasi. Namun batas waktu tidak singkat seperti sekarang yaitu hanya 14 hari diberi waktu untuk proses di Bawaslu. Dia mengusulkan pemeriksaan perkara bisa tetap dilakukan sekalipun sudah menjabat sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Sementara itu Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo yang juga hadir pada diskusi itu juga mendukung tata ulang hukum pidana pemilu. Tata ulang misalnya apakah terkait pidana pemilu dilepaskan dari Bawaslu dan diserahkan ke Polri. Namun yang dilepas hanya kasus-kasus kejahatan yang terkait langsung dengan keterpilihan anggota legislatif atau kepala daerah seperti politik uang, perubahan suara, pemalsuan dokumen, dan berbagai kejahatan lainnya.

Dia juga mendukung jangka waktu pemeriksaan kasus pidana pemilu harus lebih panjang. Bila perlu prosesnya seperti perkara pidana umumnya yang bisa memakan waktu 2-3 tahun.

Sementara Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia Topo Santoso mengemukakan perhatian terhadap keadilan pemilu di negara ini masih sangat rendah. Sejak awal, desain kerangka hukum pidana pemilu sudah salah, tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

Menurutnya, perhatian yang rendah terhadap keadilan pemilu dimulai saat pembahasan UU Pemilu. Saat membahas sistem Pemilu, aturan parlementary threshold, perluasan Daerah Pemilihan dan yang lain, DPR dan Pemerintah sangat fokus. Waktu yang disediakan untuk membas isu-isu itu sangat panjang, bahkan sampai ada studi banding ke luar negeri. Namun jika membahas aturan hukum pemilu, pasal-pasal pidana terkait pemilu, pelanggaran administratif, dan isu lain terkait pelanggaran hukum, DPR dan Pemerintah terlihat tidak serius. Mereka hanya mengambil waktu sedikit. Akibatnya aturan-aturan yang terkait pelanggaran pemilu tidak dibahas tuntas.



Sumber: BeritaSatu.com