Apkasi-MPR Teken MoU untuk Sosialisasikan Empat Pilar

Apkasi-MPR Teken MoU untuk Sosialisasikan Empat Pilar
Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Gedung Nusantara MPR, Jakarta, Rabu (8/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 9 Juli 2020 | 18:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama MPR RI telah menandatangani MoU untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas di Gedung Nusantara MPR, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Anas menyatakan, Apkasi dan jajaran pemerintah kabupaten siap bersama dengan pimpinan MPR untuk mensosialisasikan keempat pilar MPR RI khususnya ke kalangan milenial di daerah-daerah. Untuk itu, sosialisasi perlu dilakukan dengan model baru.

“Apa yang telah ditempuh oleh Ketua MPR dengan masuk ke lini-lini komunitas milenial ini merupakan terobosan. Cara-cara baru ini yang akan memandu kita untuk berubah," jelas Bupati Banyuwangi tersebut.

Apalagi, lanjut Anas, pandemi Covid-19 dan tatanan baru telah menimbulkan kembali semangat gotong royong yang merupakan salah satu nilai Pancasila dan telah menjadi bagian dari keseharian kita.

"Harapannya dengan adanya MoU dan webinar yang kita lakukan ini, kami para bupati bisa mendengar langsung bagaimana cara-cara agar empat pilar MPR RI ini sampai ke generasi-generasi baru kita, terutama kepada para generasi milenial maupun generasi Z," imbuh Anas.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengakui kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI kurang begitu populer.

“Namun, kita harus tetap semangat mencari cara-cara baru dalam memberikan pembelajaran dan pemahaman agar nilai-nilai Pancasila tertanam di setiap generasi di tengah derasnya arus informasi dan teknologi," ungkap Bamsoet.

Dirinya pun mengingatkan untuk tetap waspada terhadap ancaman seperti rusaknya gaya hidup generasi muda. Ia pun kembali mengingatkan kepada generasi muda akan pentingnya nilai-nilai, budi pekerti dan filosofi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 Pasal 18 (1), lanjut Bamsoet, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang dalam konteks implementasinya, pemkab menjadi ujung tombak dalam mengatur dan mengelola tata pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat di daerah.

"Semangat membangun daerah diselaraskan dengan semangat membangun ikatan kebangsaan dan nasionalisme. Inilah harapan dan cita-cita kita dalam berbangsa dan bernegara," katanya.

Bamsoet pun mengharapkan para bupati yang tergabung di Apkasi untuk berperan aktif menyampaikan narasi-narasi kebangsaan yang berisikan nilai-nilai luhur, baik kepada perangkat daerah maupun kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dinamika kehidupan masyarakat di 416 kabupaten anggota Apkasi ini disebut berkaitan dengan kehidupan nasional maupun global. Karenanya, MPR konsisten membangun karakter bangsa melalui pemasyarakatan empat pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa.

"Biar gampang, kita mengingat 4 pilar MPR RI ini sebagai PBNU, P merupakan singkatan untuk Pancasila, B untuk singkatan Bhineka Tunggal Ika, N untuk singkatan NKRI dan U untuk menyebutkan UUD 1945," tambah Bamsoet.

Sosialisasi empat pilar ini bertujuan untuk membangun rumah kebangsaan, mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. MPR saat ini juga sudah mulai menggunakan berbagai media sosial termasuk Youtube untuk menjangkau anak muda.

Menurut Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, kegiatan sosialisasi perlu lebih ditata dan terstruktur dengan target audiens yang jelas.

"Saya melihat materi sosialisasi empat pilar ini sangat bagus, sehingga kalau misalnya diprioritaskan kepada dunia pendidikan para siswa dan para mahasiswa. Saya yakin outputnya bisa terukur,” kata Ade.

Pada kesempatan yang sama, Ade juga membahas terkait persoalan pendidikan daring di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, masih banyak desa-desa yang tidak terjangkau sinyal provider telekomunikasi.

“Jadi warga kami yang di desa-desa ini tidak bisa ngapa-ngapain. Guru mau ke rumah-rumah juga tidak memungkinkan karena jangkauannya terlalu luas," ujar Ade.

"Mohon kiranya dibantu oleh pemerintah untuk menghimbau agar provider-provider itu di tengah Covid-19 ini mau memperhatikan kebutuhan orang-orang desa dengan membangun dan masuk ke desa-desa yang masih banyak blank spotnya," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com