Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar
Kepala Kampung Wela, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggara, NTT, Philipis Jeharut (kiri) menyerahkan laporan dugaan korusi mantan Kepala Desa Goloworok, Fransiskus Darius Syukur, ke Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng, Kamis (9/7/2020). (Foto: Beritasatu.com / Willy Grasias)
Willy Grasias / AMA Kamis, 9 Juli 2020 | 13:52 WIB

Ruteng, Beritasatu.com – Sebanyak 92 warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok, Fransiskus Darius Syukur. Ansi, sapaan akrab Fransiskus Darius Syukur diduga melakukan korupsi dana desa selama periode kepemimpinnya (2014-2019) lebih dari Rp 1 miliar.

Mereka juga melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Desa Goloworok (Oktober 2019 - sekarang) Sabinus Danggur terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2020.

“Perkiraan kami bisa lebih dari Rp 1 miliar sejak 2014 sampai 2019. Itu hitungan-hitungan kasar kami. Berapa yang sebenarnya, biarkan penegak hukum yang menyelediki,” kata ‘Tua Golo’ (Kepala Kampung) Wela, Philipus Jeharut, saat memberikan laporan di Kejaksaan Negeri, Ruteng, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan, laporan yang diberikan diserta bukti-bukti dan foto-foto proyek yang dikerjakan Ansi selama menjabat. Tembusan laporan dikirim juga ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Kupang. Hal itu dilakukan agar presiden dan para menteri tahu bagaimana pejabat paling bawah melakukan penyelewengan melalui dana desa.

Dia mengungkapkan, banyak proyek yang dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun tetapi tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Bahkan ada proyek yang tidak ada pembangunan fisiknya. Berbagai kegiatan administrasi perkantoran juga fisiknya tidak tampak, sementara pada laporan penggunaan ada item-item barang yang dibeli.

“Kami mencurigai ada manipulasi laporan keuangan tiap akhir tahun yang dilakukan Ansi. Kami mohon penegak hukum untuk memeriksa secara lengkap. Negara ini bisa hancur kalau dana desa hanya memperkaya pejabatnya,” ujar Philipus.

Menurut Philipus, setiap mengerjakan proyek dana desa, Ansi tidak pernah membuat papan pengumuman mengenai berapa nilai proyek, berapa volume proyek, dan siapa yang mengerjakan. Masyarakat juga tidak pernah tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek karena ditutupi oleh Ansi.

Ansi juga jarang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan tidak melibatkan Badan Pembangunan Desa (BPD) untuk merencanakan pembangunan desa. Semua dilakukan sendiri oleh Ansi melalui konsultan proyek yang telah ditunjuk Ansi.

“Dari pengakuan sejumlah anak buahnya, mereka hanya disodorkan kertas untuk tandatangan persetujuan setelah proyek disusun oleh Ansi. Ini kan praktik tidak benar,” tutur Philipus.

Salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan Ansi yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman Rumah Adat Kampung Wela. Pembangunan itu masih dikelola dan dibawah pengawasan Ansi pada 2020. Padahal Ansi sudah selesai masa jabatannya pada Oktober 2019.

Saat ditanya, Ansi mengaku proyek itu masuk dalam Tahun Anggaran 2019. Anehnya, pengerjaan proyek baru dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020. Padahal Tahun Anggaran 2019 sudah selesai.

“Yang menyedihkan, proyek mangkrak (terhenti) hingga saat ini. Padahal anggarannya ada dan sudah lewat. Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi,” ujar Philipus.

Melindungi

Warga pelapor lainnya, Yohanes Jelahut menjelaskan alasan Plt Sabinus Danggur ikut dilaporkan karena ikut melindungi Ansi dalam proyek TPT di Kampung Wela. Hal itu terbukti dia menyetujui dana desa Tahun Anggaran 2020 dipakai untuk meneruskan pembangunan proyek yang ditinggalkan Ansi. Binus juga terlibat dalam mengangkut tanah untuk mengisi atau menutup tembok.

“Ada 10 truk yang sudah diangkut sebelum terhenti. Pengakuan tukang yang mengerjakan tembok, memang ada indikasi kerja sama antara Binus dan Ansi. Maka kami laporkan juga sudara Binus,” jelas Jon, sapaan akrab Yohanes Jelahut.

Dia juga menyebut pelaporan Binus karena tidak jelas penggunaan dana desa tahun 2020. Anggaran untuk penanganan Covid-19 dari dana desa tidak jelas penggunaanya. “Kami ingin semua diproses. Biar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Jon.

Seusia menyerahkan laporan di lobi Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng, rombongan pelapor itu, langsung menuju Polres Manggarai di Jalan Katedral Ruteng untuk menyerahkan salinan laporan itu.



Sumber: BeritaSatu.com