Maria Pauline Langsung Diserahkan ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Langsung Diserahkan ke Bareskrim Polri
Maria Pauline Lumowa. (Foto: Istimewa)
Fana Suparman / YUD Kamis, 9 Juli 2020 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Delegasi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly berhasil merampungkan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Pembobol Bank BNI senilai Rp1,7 triliun itu diketahui telah buron sejak 2003. Yasonna bersama rombongan dan Maria Pauline tiba di Tanah Air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.00 WIB.

Setelah menjalani tes kesehatan, Maria Pauline sempat dihadirkan Yasonna dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, Maria diserahkan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum yang dihindarinya selama 17 tahun.

"Beliau (Maria Pauline) sudah di-rapid test, beliau juga sudah dapat keterangan sehat sesuai protokol kesehatan Covid-19 dari pemerintah Serbia. Setelah melakukan proses keimigrasian barusan saja, kita serahkan ke Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti proses hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan," kata Yasonna dalam konferensi pers di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/7/2020).

Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 Triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam' karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang mencurigai transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus yang sama telah menjalani proses hukum. Pemilik kolega Maria yang juga pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia, Adrian Waworuntu yang juga sempat buron divonis penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar serta mengembalikan uang negara sebesar Rp 300 miliar.

Selain Adrian, Direktur Utama PT Sagared Team Ollah A Agam divonis 15 tahun penjara, Direktur Utama PT Magnetique Usaha Esa Adrian P Lumowa divonis 15 tahun, mantan Pejabat Sementara Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru Nirwan Ali divonis 8 tahun, mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru Edy Santoso divonis seumur hidup, staf BNI Koesadiyuwono divonis 16 tahun, Titik Pristiwanti divonis 8 tahun, Richard Kountul divonis 10 tahun dan Aprilia Widarta 15 tahun.

Meski buron selama 17 tahun, Yasonna memastikan pemerintah Indonesia tetap memberikan akses hukum kepada Maria yang diketahui merupakan warga negara Belanda. Termasuk memberikan akses kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk memberikan pendampingan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada warga negaranya.

"Sebagai perlindungan warga negara, dia akan diberi akses hukum melalui Kedubesnya menunjuk lawyer dan penasihat hukum dia," kata Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah memastikan hak asasi Maria akan diperhatikan selama menjalani proses hukum.

"Tadi saya sudah bicara dan saya katakan hukum akan perlakukan degan baik dan perhatikan hak asasinya. Bantuan hukum akan diberikan dan dia punya kuasa hukum dari kedubes dan beliau sekarang Warga Negara Belanda," kata Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com