Tidak Ramah Investasi, Pelayanan Kesehatan Sumbar Tertinggal

Tidak Ramah Investasi, Pelayanan Kesehatan Sumbar Tertinggal
Pasien Covid-19 menjalani perawatan. (Foto: AFP)
Primus Dorimulu / ALD Kamis, 9 Juli 2020 | 10:58 WIB

Padang, Beritasatu.com - Pelayanan kesehatan di Sumatera Barat (Sumbar) jauh tertinggal dari wilayah lain dan menyusahkan warga setempat karena pemerintah daerah tidak melibatkan swasta. Tercecernya pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19 membuka mata warga Sumbar akan pentingnya kehadiran rumah sakit swasta bertaraf internasional.

Warga Sumbar kini mendesak pemerintah daerah untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi investasi swasta, terutama di bidang kesehatan. Dengan penduduk 5,5 juta saat ini dan ancaman virus serta berbagai penyakit yang terus meningkat, kehadiran rumah sakit swasta akan sangat membantu masyarakat.

Harapan terhadap sebuah rumah sakit berskala internasional seperti RS Siloam kini kian mengemuka di Padang sejak Covid-19 merebak di Tanah Air, Maret 2020. Mereka yakin, jika swab test dilakukan lebih cepat dan masif, jumlah warga Sumbar yang terdeteksi positif Covid-19 akan melonjak dan rumah sakit bakal kewalahan.

Pemerintah setempat diminta untuk kembali mengizinkan investasi Ismail Ning, pengusaha nasional asal Padang, yang pernah mencapai tahap ground breaking tahun 2013. Nilai investasi Ismail mencapai sebesar Rp 1,4 triliun. Investasi yang dimaksudkan adalah sebuah superblok, mencakup hotel, apartemen, pertokoan, sekolah, dan RS Siloam.

Investasi Ismail Ning yang sempat ground breaking dibenarkan oleh mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Dalam wawancara dengan Beritasatu.com akhir pekan lalu, Irman menuturkan, dirinya, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Wali Kota Padang Dr H Fauzi Bahar, mantan Gubernur Sumbar Azwar Anas, dan Ketua LKAAM Sayuti Malik, menghadiri ground breaking Kawasan Terpadu senilai Rp 1,4 triliun di Jalan Khatib Sulaiman, Padang,

Saat menjabat ketua DPD, demikian Irman, ia mendorong pembangunan superblok di Padang. Dalam superblok itu ada apartemen, pusat perbelanjaan, sekolah, dan juga rumah sakit. Jika pembangunan superblok tidak dihalangi, pelayanan kesehatan di Sumbar sudah lebih baik.

Tapi, setelah ground breaking, kata Irman, tak ada kelanjutan pembangunannya karena mendapat tentangan sebagian masyarakat. Dia menduga saat itu ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dinamika politik di Sumbar menyebabkan pembangunan rumah sakit dan superblok tidak berlanjut. Irman mengatakan, faktor utama yang menyebabkan terhentinya pembangunan rumah sakit dan superblok adalah SARA. "Itu tak boleh terjadi lagi di negeri Pancasila," kata putra asli Sumbar itu.

Setelah tujuh tahun berlalu, lanjut Irman, pembangunan kawasan tersebut bisa mulai dilakukan. Dia berharap Pemkot Padang bisa memfasilitasi investor untuk membangun kawasan tersebut.

“Menurut saya ini hanya persoalan komunikasi. Pemkot Padang bisa menjembataninya. Apalagi saat ini ada wabah Covid-19, masyarakat Padang dan wilayah sekitar sangat membutuhkan tambahan rumah sakit,” ungkap Irman.

Beda dengan Sumbar, Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) lebih terbuka. Banyak perusahaan grup usaha besar yang sudah masuk di Palembang dan sejumlah kota di Sumbar. Grup Lippo, misalnya, mengelola hotel, pertokoan, dan RS Siloam di Palembang.

Data BKPM menunjukkan, pada tahun 2019, terdapat 461 proyek PMA dan 744 proyek PMDN masuk Sumsel. Total nilai investasi mencapai Rp 26 triliun.

Sedang investasi di Sumbar selama tahun 2019 sebesar Rp 5,3 triliun. Nilai PMDN sebesar Rp 2,7 triliun atau di bawah target Rp 3,02 triliun. Sedangkan realisasi PMA sebesar US$ 157 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun.

Pemerintah Harus Kawal
Pada kesempatan terpisah, legislator Golkar daerah pemilihan Sumbar Jhon Kennedy Azis juga mendesak Gubernur Irwan Prayitno mencari solusi terbaik agar pelayanan medis dalam menangani meningkatnya pasien Covid-19 bisa tersedia, termasuk dengan menggandeng pihak swasta.

Pengamat hukum kesehatan dari Universitas Eka Sakti Padang, Firdaus Diezo mengatakan, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di Padang belum memadai. Sumbar masih membutuhkan rumah sakit baru agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Apabila di masa lalu terjadi penolakan pembangunan rumah sakit swasta oleh masyarakat, kata Firdaus, kini pemerintah harus berani mengawal. Seharusnya, pemerintah kota berperan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penambahan fasilitas kesehatan.

Masyarakat kini mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan. Covid-19 sudah mengajarkan banyak hal kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesehatan. Kualitas kesehatan berpengaruh pada banyak sektor. Beribadah terhalangi, pendidikan terganggu, dan segala macam aktivitas masyarakat dibatasi. Dalam pada itu, anggaran pemerintah terbatas. "Kalau ada swasta yang mau investasi di rumah sakit, seharusnya kita welcome, bukan menghalangi dengan berbagai alasan," katanya.

Sejumlah rumah sakit di berbagai daerah di Sumbar tak sanggup menangani pasien Covid-19, sehingga terpaksa dirujuk ke rumah sakit tingkat provinsi. Oleh karena itu, paling tidak, di Padang perlu ada rumah sakit standar internasional agar warga Sumbar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di ibukota provinsinya.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jasman Rizal menyatakan pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Pasalnya, ada beberapa wilayah yang selama ini dianggap aman, ternyata ditemukan kasus positif.

“Kami terus melakukan tracing orang yang melakukan kontak dengan pasien yang positif Covid-19. Kami juga melakukan survei secara acak terhadap daerah-daerah yang selama ini dianggap aman. Ternyata, banyak daerah yang kita anggap aman selama ini, ada yang positif,” katanya di Padang, Sumbar, Sabtu (4/7/2020).



Sumber: BeritaSatu.com