Penolakan Menguat, Ancol Sebut Perluasan Bukan Reklamasi

Penolakan Menguat, Ancol Sebut Perluasan Bukan Reklamasi
Seorang nelayan menunjuk rencana lokasi perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020) sore. (Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus)
/ HS Kamis, 9 Juli 2020 | 07:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gelombang penolakan terkait rencana reklamasi kawasan Ancol dengan total luas 155 hektare (ha) terus menguat dari berbagai kelompok masyarakat. Terakhir, aksi bakar ban meramaikan demonstrasi puluhan pemuda dan mahasiswa di depan gerbang Ancol Barat, Jakarta Utara dengan agenda utama penolakan reklamasi Ancol, Rabu (8/7) petang. Masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) itu memaksa masuk ke Taman Impian Jaya Ancol.

"Masyarakat Jakarta harus menelan kekecewaan, karena gubernur pilihan rakyat, Anies Baswedan mengingkari janji," tegas koordinator aksi, Mahameru.

Masa aksi menuntut tiga hal kepada pihak pengelola Ancol yakni tolak reklamasi Ancol, tangkap dan periksa komisaris Ancol serta kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang dinilai sebagai pembohong.

Sebelum mengelar aksi di gerbang barat, massa juga menyuarakan pendapatnya di depan puluhan aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di depan gerbang timur Ancol.

Masa membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB dengan pengawalan puluhan aparat gabungan.
Sementara itu, BUMD DKI PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta membantah bahwa tanah buangan hasil galian proyeknya selama ini digunakan untuk kepentingan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Secara terpisah, Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menolak proyek perluasan kawasan Ancol seperti tertera dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 disebut sebagai proyek reklamasi.

"Ini perluasan daratan. Kan nempel darat," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Teuku Sahir Syahali usai rapat kerja dengan Komisi B di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Diketahui, Ancol mendapatkan izin perluasan kawasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan rincian 120 hektare untuk wilayah Ancol Timur dan 35 hektare untuk wilayah Dufan.

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi B sempat mendebatkan istilah reklamasi dalam izin perluasan kawasan Ancol.

Menurut salah satu anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, perluasan daratan dengan penambahan tanah kerukan tetap disebut reklamasi.

Anggota Komisi B lainnya, Hasan Basri Umar dari Fraksi Nasdem menilai bahwa perluasan daratan ini tidak perlu diasumsikan sebagai reklamasi karena akan menimbulkan polemik.

Teuku Sahir juga mengakui proses pengembangan dengan perluasan daratan tersebut dilakukan bertahap. Dan saat ini pihaknya akan melakukan berbagai kajian yang belum dilakukan seperti analisis dampak lingkungan (amdal) soal perluasan lahan seluas 155 hektare tersebut.

"Tahapan-tahapan berikutnya kita akan lakukan kajian-kajian, kajian amdal. Kajian amdal belum karena amanah dari diktum SK Gubernur DKI itu harus melakukan kajian," ujar Sahir.



Sumber: ANTARA