Bom Waktu Covid-19 di Sumatera Barat

Bom Waktu Covid-19 di Sumatera Barat
Ilustrasi penanganan pasien terinfeksi "corona". (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / AB Selasa, 7 Juli 2020 | 19:26 WIB

Padang, Beritasatu.com - Rumah sakit di Sumatera Barat (Sumbar) kewalahan menangani pasien Covid-19. Melihat jumlah tes yang sangat minim (baru 0,8% dari populasi Sumbar yang dites), jumlah kasus positif di provinsi ini berpotensi melonjak di masa akan datang.

Berbasis standar infeksi Covid-19 di dunia, sekitar 2% dari masyarakat akan terinfeksi Covid-19. Dengan jumlah penduduk 5,5 juta, sekitar 110.000 warga Sumbar akan terinfeksi. Keterbatasan rumah sakit dengan fasilitas standar Covid-19 akan menjadi bom waktu.

Warga Sumbar yang dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (4/7/2020) hingga Senin (6/7/2020), menyayangkan jumlah rumah sakit yang terbatas dengan minimnya ruang intensive care unit (ICU).

"Saat ini saja rumah sakit di Padang sudah kewalahan, bagaimana kalau nantinya jumlah warga yang positif Covid-19 melonjak," kata seorang pedagang di kawasan bisnis di Padang, Senin (6/7/2020).

Hingga Sabtu (4/7/2020), jumlah warga yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) baru 45.000 orang, sedangkan jumlah warga yang positif Covid-19 per Senin (6/7/2020) mencapai 775 orang. Dengan jumlah penduduk 5,5 juta, rasio tes terhadap populasi hanya 0,8%.

“Kami yakin, jika tes dilakukan lebih agresif, jumlah pasien positif akan membeludak dan rumah sakit tidak akan menampung,” lanjutnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui penanganan pasien Covid-19 selama ini hanya terpusat di RSUP M Djamil Padang, sedangkan pasien Covid-19 datang dari berbagai wilayah di Sumbar. Kondisi ini membuat RSUP M Djamil kewalahan.

Dengan adanya penambahan tiga rumah sakit yang secara total menyediakan 422 tempat tidur khusus Covid-19, kondisi Sumbar masih jauh dari ketersediaan fasilitas yang dibutuhan untuk menangani wabah ini secara efektif.

Mengacu pada standar dunia, terkait penyebaran dan penanganan Covid-19, sekitar 7% dari masyarakat yang terinfeksi Covid-19 bakal membutuhkan penanganan rumah sakit. Untuk Sumbar, sebanyak 7.700 warga akan membutuhkan tempat tidur khusus Covid-19. Yang jelas, 422 tempat tidur yang tersedia jauh di bawah angka yang dibutuhkan untuk menangani Covid-19 dengan efektif.

Rendahnya kapasitas medis di Sumbar membuka mata warga setempat. Mereka mulai menyadari pentingnya ketersediaan dan penambahan rumah sakit. Salah satu warga setempat sempat menyinggung masalah pada tahun 2013, dimana Padang kehilangan kesempatan untuk memiliki salah satu jaringan rumah sakit nasional yang hari ini berada di garda depan dalam perjuangan melawan wabah Covid-19.

"Lewat siaran televisi kami melihat Siloam sangat aktif melakukan tes dan merawat pasien Covid-19 dengan tingkat kematian sangat rendah," ungkap seorang dosen di Padang.

Sejumlah warga di Padang yang ditemui Beritasatu.com menyatakan mereka menyesalkan sikap pemerintah setempat yang tidak mengawal investasi dari Ismail Ning, pengusaha putra Padang pada 2013.

Menurut rencana, investasi Ismail di Padang sekitar Rp 1,4 triliun. Investasi ini mencakup RS Siloam. "Pembangunan RS Siloam sudah sampai tahap ground breaking. Andaikan pembangunan terus berjalan, Siloam sudah menjadi berkah bagi masyarakat Sumatera Barat," ungkap seorang mantan pejabat Pemprov Sumbar.

Warga Membutuhkan
Tokoh Sumatera Barat, Irman Gusman yang dihubungi Sabtu (4/7/2020) mengimbau pihak swasta untuk membangun rumah sakit di Padang. Karena rumah sakit yang ada saat ini kewalahan menangani pasien Covid-19. Lebih dari itu, kehadiran rumah sakit bertaraf internasional bakal meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Sumbar.

Padang merupakan pusat ekonomi dan pintu gerbang bagi wilayah-wilayah Sumatera bagian barat, seperti Bengkulu, Padang Sidempuan, Kerinci, hingga Provinsi Sumatera Utara bagian selatan. Masyarakat di wilayah tersebut membutuhkan layanan rumah sakit dengan fasilitas yang memadai.

“Ada sekitar 15 juta orang di Sumbar dan wilayah sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kapasitas rumah sakit yang ada sangat terbatas, sehingga diperlukan tambahan rumah sakit. Kami berharap swasta bisa memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.

Irman menyatakan saat menjabat ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dirinya mendorong pembangunan superblok di Padang. Dalam superblok itu ada apartemen, pusat perbelanjaan, sekolah, dan juga rumah sakit.

Sayangnya, setelah proses ground breaking, tak ada kelanjutan pembangunannya karena mendapat tentangan sebagian masyarakat. Dia menduga saat itu ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Setelah tujuh tahun berlalu, lanjutnya, pembangunan kawasan tersebut bisa mulai dilakukan. Dia berharap Pemkot Padang bisa memfasilitasi investor untuk membangun kawasan tersebut.

“Menurut saya ini hanya persoalan komunikasi. Pemkot Padang bisa menjembataninya. Apalagi saat ini ada wabah Covid-19, masyarakat Padang dan wilayah sekitar sangat membutuhkan tambahan rumah sakit,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com