Komisi X DPR Dorong Kemdikbud Tingkatkan Akses Teknologi

Komisi X DPR Dorong Kemdikbud Tingkatkan Akses Teknologi
Ilustrasi belajar di rumah. (Foto: Antara)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 7 Juli 2020 | 15:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dapat menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses terhadap teknologi.

“Antara lain memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bekerja sama dengan provider dan membuat paket subsidi internet, juga bekerja sama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata. Itu semua tercantum dalam draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035,” ungkap Hetifah dalam pernyataannya, Selasa (7/7/2020).

Menurut Hetifah, penggunaan teknologi dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan baik secara kualitas maupun geografis. Misalnya, anak-anak di daerah pelosok dapat mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi.

"Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemdikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat. Jika tidak, justru ini bisa menambah kesenjangan,” ungkap politisi dari fraksi Partai Golkar ini.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat tergantikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Salah satunya adalah pembangunan karakter.

“Itu memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, jadi tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemdikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan," papar Hetifah.

Dalam pernyataannya, Hetifah juga menanggapi soal wacana penerapan PJJ secara permanen yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini menyusul pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.

"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model,” ngkap Nadiem.

Berbagai pihak menilai pelaksanaan PJJ secara jarak jauh belum cocok diterapkan di Indonesia karena segala keterbatasan yang dimiliki. Terkait hal tersebut, Hetifah menyatakan bukan berarti setelah pandemi, PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya.

“Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama," kata Hetifah.

"Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com