Kemdagri Mediasi Kemdikbud dan Pemprov DKI untuk Temukan Solusi Kisruh PPDB
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Kemdagri Mediasi Kemdikbud dan Pemprov DKI untuk Temukan Solusi Kisruh PPDB

Selasa, 7 Juli 2020 | 11:26 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta yang menjadi polemik beberapa waktu belakangan akhirnya menemukan titik temu setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemdikbud) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung Senin (6/7/2020) di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam siaran pers Kemdagri yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/2020), pertemuan dipimpin oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemdagri, Hudori, dan Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. Hadir mewakili Kemdikbud adalah Plt Irjen Kemdikbud Chatarina Muliana Girsang, sementara Pemprov DKI Jakarta diwakili oleh Sekda Provinsi DKI, Saefullah dan Kadisdik DKI, Nahdiana.

"Alhamdulillah kami dari Kemdagri bersama dengan Kemdikbud dan juga Pemprovv DKI Jakarta telah membahas soal PPDB yang mengalami berbagai persoalan yang kita hadapi secara bersama," kata Hudori. Dikatakan, di dalam pertemuan telah dicapai beberapa kesepakatan untuk ditindaklanjuti, sehingga permasalahan PPDB di DKI Jakarta dapat diselesaikan.

Hudori menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDB di DKI ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI (Kadisdik DKI) berdasarkan Pergub Prov DKI Nomor 43/2019. Selanjutnya, kata Hudori, dalam melaksanakan tugasnya, Kadisdik DKI telah menerbitkan Surat Keputusan Kadisdik tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas DKI No 501 Tahun 2020 dan dan Surat Keputusan Kepala Dinas DKI No 670 Tahun 2020.

Hudori mengatakan dalam juknis tersebut terdapat pengaturan tentang seleksi zonasi berdasarkan usia dan besaran prosentase jumlah peserta didik sebesar 40%. Hal ini berbeda dengan Permendikbud No 44/2019, di mana besaran persentase ini ditentukan sebesar 50%.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi, kata Hudori, dalam pertemuan disepakati perlunya perubahan terhadap Keputusan Kadisdik untuk disesuaikan dengan Permendikbud 44 tahun 2019, yaitu sebesar minimal 50%. Hal ini mengingat dalam pelaksanaannya sudah lebih dari 40% yaitu untuk SMP sebesar 51,12% sedangkan untuk SMA sebesar 50,48%.

Selanjutnya, kata Hudori, penetapan zonasi yang dilakukan oleh Pemda DKI menggunakan pendekatan kelurahan dan RW, sehingga bukan jarak sebagai ukurannya. Oleh karena itu, proses seleksi pendafataran pada jalur zonasi dapat dilakukan berdasarkan usia, pilihan sekolah, dan urutan waktu mendaftar. Namun, dalam hal usia sama, tetap harus mendasarkan zonasi/jarak.

Lebih jauh disepakati bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas rasio kecukupan ruang kelas terhadap peserta didik, Pemprov DKI mulai tahun ajaran 2021 akan memprioritas belanja modal pembangunan sekolah/menambah ruang kelas melalui APBD, sekaligus mengantisipasi terus bertambahnya peserta didik. Selain itu Pemprov DKI juga akan melibatkan sekolah swasta lewat penggunaan skema Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga menambahkan, dalam pertemuan itu disepakati pula bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak boleh ada warga DKI yang tidak sekolah (target SPM 100%). Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyediaan unit sekolah baru atau penambahan ruang kelas atas sekolah yang ada serta ketersediaan guru yang berkualitas untuk pemenuhan akses pelayanan pendidikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sekolah swasta dan pendidikan keagamaan.

Plt Irjen Kemdikbud Chatarina Girsang mengatakan, PPDB DKI Jakarta jalur zonasi sudah sesuai dengan Permendikbud. Dia mengatakan minimal kuota 50% jalur zonasi sudah tercapai.

"Menindaklanjuti Sekjen Kemdagri, kami menyampaikan bahwa sebenarnya Kemdikbud bersama Kadis sudah melakukan sinergi untuk memecahkan persoalan ini dari minggu-minggu lalu. Kami percaya bahwa pemahaman itu sudah sama antara pusat dan daerah, khususnya DKI," kata Chatarina.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera Tak Bebani APBN

Investasinya sebesar Rp 476 triliun.

NASIONAL | 7 Juli 2020

BPBD Jateng Waspadai Kebakaran Gunung dan Hutan

BPBD Jateng sudah mengeluarkan surat atau rekomendasi dari BMKG.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Ketua Umum JMSI Soroti Praktik Jurnalisme yang Gunakan Combative Lens

Dialog selalu dilihat sebagai sebuah pertempuran yang harus berakhir dengan kemenangan dan kekalahan.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Fasilitas Kesehatan Covid-19 di Bengkulu Hanya Terisi 35 Persen

RS Harapan dan Doa (RSHD) Kota Bengkulu hanya merawat lima pasien Covid-19.

NASIONAL | 7 Juli 2020

413 Peserta UTBK SBMPTN Unib Tak Hadir

Peserta dari luar Bengkulu harus melakukan rapid test terlebih dahulu.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Fosil Ikan Predator Raksasa 70 Juta Tahun Ditemukan

Fosil karnivora yang memiliki gigi tajam

NASIONAL | 7 Juli 2020

Polisi Buru Perampok Emas Senilai Rp 2 Miliar di Kota Jambi

Aksi perampokan toko emas Gemilang di pasar Villa Kenali, Kota Jambi tersebut terjadi saat pasar masih ramai.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Sense of Crisis di Tengah Pandemi, Hasto Ultah ke-54 Tanpa Tiup Lilin

Tidak ada yang spesial di hari ulang tahun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ke-54 hari ini. Tidak tiup lilin, dia bekerja seperti biasa.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Dikabarkan Bermasalah, Menteri KKP Beri Izin 26 Eksportir Lobster

Kalau ada hubungan dengan Menteri KKP, apakah salah jika mendapatkan izin ekspor lobster.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Pemandu Wisata di Papua Barat Belajar Beternak Secara Daring

Memanfaatkan lahan sempit pekarangan rumah untuk beternak ikan

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS