Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Terima 621 Aduan Terkait Penyaluran Bansos Covid-19

Senin, 6 Juli 2020 | 16:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait pandemi corona atau Covid-19. Pengaduan itu diterima KPK melalui platform Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) Bansos hingga 3 Juli 2020.

Baca Juga: Belum Diteken Presiden, UU KPK Tetap Berlaku

"Hingga 3 Juli 2020, Jaga Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos," kata Pelaksana tuga (Plt) Jubir KPK, Ipi Maryati, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Senin (6/7/2020).

Ipi mengungkapkan, pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar menjadi keluhan yang paling banyak diadukan ke KPK, yakni 268 laporan. Selain itu, terdapat enam isu keluhan lain yang diadukan ke KPK, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 31 laporan.

"Selain itu, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan," papar Ipi.

Baca Juga: Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos

Dikatakan, 621 laporan itu ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan.

"Sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor," katanya.

Dikatakan, masyarakat dapat mengakses Jaga melalui situs Jaga.id atau mengunduhnya pada gawai melalui Google Play Store maupun App Store.

KPK, kata Ipi, terus melengkapi fitur dan konten pada platform Jaga. Di tengah masa pandemi ini, KPK telah menambah tiga fitur baru pada platform Jaga, yaitu fitur tentang anggaran Covid-19 pemerintah daerah pada modul Jaga Bansos, informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul Jaga Anggaran, dan fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul Jaga Kesehatan.

Baca Juga: Nasdem Dorong Penyaluran Bansos kepada Veteran

"Melalui dua fitur baru ini masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19," katanya.

Sementara melalui fitur kepesertaan JKN, masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya.

Perubahan lainnya dalam platform Jaga adalah integrasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id, kini dapat diakses lewat situs Jaga.id. Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK telah memetakan titik rawan korupsi pada 8 area intervensi.

"Untuk mencegahnya, KPK juga telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu Jendela Daerah," tandas Ipi Maryati.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pulihkan Ekonomi Desa, Kemdes Beri Pendampingan untuk BUMDes

Hingga saat ini, 17.571 BUMDes telah melakukan registrasi ulang untuk pendampingan khusus dari Kemdes PDTT.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komnas HAM Ikut Dalami Dugaan Salah Tembak di Poso

Polda Sulteng mengaku kasus salah tembak di Poso ini sudah ditangani Oleh Div Propam Mabes Polri dan KorBrimob Polri.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Pemangkasan Eselon Ditargetkan Rampung Akhir 2020

Pemangkasan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargetkan rampung pada akhir 2020.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Anggaran Pariwisata Diminta Garap Pasar Domestik

Wisatawan pasar domestik dianggap sebagai target yang paling realistis dalam membangun kembali pariwisata nasional setelah terdampak Covid-19.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Hakim Ultimatum Djoko Tjandra Hadir di Sidang Peninjauan Kembali

Ketua Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK)PN Jaksel, Nazar Effriadi mengultimatum Djoko S Tjandra untuk hadir dalam sidang pada Senin (20/7/2020).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Jaksa Agung Didukung Segera Tangkap Djoko Tjandra

Upaya penangkapan Djoko Tjandra oleh Kejaksaan Agung mendapatkan dukungan dari banyak pihak.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Sidang PK Joko Tjandra Dinilai Perlu Dihentikan

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dinilai semestinya menghentikan sidang Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kejaksaan Ancam Langsung Eksekusi Djoko Tjandra

Kejagung menegaskan, sampai saat ini Djoko Soegiarto Tjandra masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Tingkat Hunian RS Rujukan Covid-19 di Semarang 79,6 Persen

Menurut Hakam, berdasarkan data di atas, ada beberapa yang masih memiliki ketersediaan tempat tidur, namun tidak banyak.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Sidang PK Djoko Tjandra Kembali Ditunda

Joko Tjandra mendaftarkan PK atas perkara yang menjeratnya ke PN Jaksel pada 8 Juni 2020.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS