Mendagri Tawarkan Empat Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan

Mendagri Tawarkan Empat Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan
Tito Karnavian. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Robert Wardy / YS Kamis, 2 Juli 2020 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan empat strategi dalam mengantisipasi kebakaran hutan.

Pertama, optimalisasi dana desa. Caranya, mendorong daerah yang memiliki potensi atau kerawanan kebakaran hutan untuk dapat menggunakan dana desa.

"Perlu juga usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah. Artinya dibantu oleh pemerintah. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, kita paham di desa yang sulit, mereka untuk membuka lahan dua hektare yang paling gampang dengan dibakar. Kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas karhutla," kata Tito dalam Rakorsus Tingkat Menteri membahas “Antisipasi Kebakaran Hutan Periode Puncak Kemarau Tahun 2020” di Jakarta, Kamis (02/07/2020).

Dia menyarankan, dari dana desa yang 70 persen itu, sebagian bisa dimanfaatkan untuk mencegah Karhutla. Misalnya, di desa-desa di daerah-daerah Sumatera bagian timur. Kemudian desa-desa di Kalimantan yang diidentifikasi rawan terbakar.

"Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla. Kalau Covid-19 ada kampung tangguh, desa tangguh, ini desa mandiri bebas Karhutla dengan biaya 70 persen yang mereka miliki, masih ada ruang fiskal," ujar Tito.

Strategi kedua, lanjut Tito adalah anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD. Dana itu ada di BTT Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

"Kami paham di tahun 2019, dana BTT itu rendah sekali, itu tidak ada yang lebih dari 1 persen BTT. Pos inilah yang dijadikan oleh Pemda untuk rencana termasuk karhutla. BTT ini bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak,” jelas Tito.

Menurut Tito, pos dana BTT ini bisa dialokasikan untuk pencegahan Karhutla selain Covid-19. Atau digunakan untuk bencana lain maupun hal-hal yang mendesak.

"Kita melihat bahwa Sumut itu tertinggi Rp 1,5 triliun atau 11 persen lebih anggarannya. Saya kira ini datanya, tapi ini bisa dimanfaatkan juga kalau Covid-nya melandai, bisa dimanfaatkan untuk Karhutla," saran Tito.

Ketiga, dukungan anggaran dari Pusat. Kementerian/Lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla seperti Kementerian Pertanian, LHK, dan lai-lain bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

Keempat, kerja sama dengan swasta. Melalui swasta, banyak perusahaan besar yang ingin berkontribusi dan yang terganggu dengan adanya kebakaran.

"Banyak perusahaan-perusahaan besar yang ingin berkontribusi karena bagi mereka juga ada yang terganggu dengan adanya kebakaran. Apalagi daerah tempat dia ada yang terkena sedikit dan kemudian dituduh dia sebagai pembakar, ada beberapa kasus yang akhirnya bebas murni," tutup Tito.

 



Sumber: Suara Pembaruan