Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman

Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman
Djoko Tjandra (Foto: Ist)
Fana F Suparman / YS Kamis, 2 Juli 2020 | 21:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) ke Ombudsman Republik Indonesia.

Pengaduan ini berkaitan dengan masuknya terpidana dan buron perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko S Tjandra ke Indonesia tanpa terdeteksi sistem Ditjen Imigrasi.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga terjadinya maladministrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi hingga Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia.

"Atas dasar hal ini. Sengkarut imigrasi ini, Kami akan segera melaporkan kepada Ombusdman RI guna menelusuri mal administrasi atas bobolnya sistem kependudukan dan paspor pada sistem imigrasi yang diperoleh Djoko S Tjandra,” kata Boyamin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Mahfud Perintahkan Jaksa Agung Tangkap Djoko Tjandra 

Diketahui, Djoko S Tjandra pada 8 Juni 2020 telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Pengadilan Jakarta Selatan. Padahal, Djoko Tjandra telah melarikan diri pada tahun 2009 dan berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Nugini.

Boyamin menyebutkan, Djoko Tjandra telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan mengubah nama Joko Soegiarto Tjandra melalui proses Pengadilan Negeri di Papua atau menghilangkan huruf D pada awal nama.

"Pada nama awal ejaan lama menjadi ejaan baru,” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, perubahan nama awal dari Djoko menjadi Joko menjadikan data dalam paspor berbeda sehingga tidak terdeteksi oleh Imigrasi. Hal ini pernah dibenarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly bahwa tidak ada data pada imigrasi atas masuknya Djoko S Tjandra.

“Jika mengacu Djoko S Tjandra telah kabur dan buron sejak tahun 2009 dan paspor hanya berlaku 5 tahun maka semestinya sejak tahun 2015 Djoko S Tjandra tidak bisa masuk Indonesia atau jika masuk Indonesia, mestinya langsung ditangkap petugas Imigrasi karena paspornya telah daluarsa,” kata Boyamin.

Dengan perubahan nama itu, Boyamin menilai, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diterima Mahkamah Agung (MA).

Hal ini lantaran identitas yang digunakan Djoko Tjandra saat mengajukan PK berbeda dengan putusan pengadilan terkait perkara cessie Bank Bali yang membuatnya dihukum 2 tahun penjara.

"Jika mengacu nama barunya, maka upaya hukum PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya tidak diterima Mahkamah Agung karena identitasnya berbeda dengan putusan persidangan dalam perkara cessie Bank Bali," katanya.

Diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara.

Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pengajuan PK oleh Kejagung itu lantaran pada putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djoko Tjandra divonis bebas dalam perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.