Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Lampung Utara Divonis 7 Tahun Penjara

Kamis, 2 Juli 2020 | 19:47 WIB
Oleh : Fana Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan terhadap Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, Kamis (2/7/2020).

Majelis Hakim menyatakan Agung Ilmu Mangkunegara terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Epiyanto.

Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Agung Ilmu Mangkunegara berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 74,63 miliar subsider 2 tahun pidana. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan mencabut hak politik Agung Ilmu Mangkunegara selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Hukuman terhadap Agung Ilmu Mangkunegara ini lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Agung Ilmu Mangkunegara dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan Agung Ilmu Mangkunegara sebagai kepala daerah ikut terlibat dalam melanggengkan praktik-praktik korupsi, padahal dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik korupsi di wilayahnya.

Selain itu, Majelis Hakim menilai Agung Ilmu Mangkunegara telah melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara berulang.

Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Agung Ilmu Mangkunegara telah mengakui kesalahannya, berlaku sopan selama di persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Atas vonis tersebut baik Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyatakan pikir-pikir.

Dalam surat tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut, Agung menerima suap dari pengusaha Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh melalui orang kepercayaannya Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin serta Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri terkait sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

Vonis Lainnya
Pada hari yang sama, Majelis Hakim juga membacakan amar putusan terhadap tiga anak buahnya. Untuk Raden Syahril, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Sementara Syahbudin divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Syahbudin juga dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 2,38 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sedangkan Wan Hendri divonis pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Wan Hendri juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 60 juta subsider 2 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, ketiga terdakwa menyatakan menerima putusan, sementara Jaksa Penuntut KPK menyatakan pikir-pikir.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Potensi Krisis Ekonomi, Bara JP Ingatkan Pentingnya Soliditas Bangsa

Persoalan utama bangsa saat ini adalah meminimalisasi efek dan penyebaran pandemi dan bersiap menghadapi persoalan krisis ekonomi

NASIONAL | 2 Juli 2020

UI Usulkan Upaya Mitigasi Saat Sekolah Kembali Dibuka

UI memberikan rekomendasi sebelum sekolah dibuka kembali di masa pandemi. Hal ini agar capaian belajar dapat tetap terpenuhi, dan anak-anak dapat tetap sehat.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Lawan Covid-19, Operasi Aman Nusa Diperpanjang

Perpanjangan itu diatur dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/371/Vl/OPS.2./2020 tertanggal 29 Juni 2020.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai 95 Persen

Data juga menunjukkan keluarga penerima dengan kepala keluarga perempuan mencapai 31%.

NASIONAL | 2 Juli 2020

BNNP Banten Gagalkan Penyelundupan Sabu dan Ganja

BNNP Banten turut mengamankan dua pelaku kurir sabu dan dua kurir ganja.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Jalan di Madina Kembali Diblokir, Satu SSK Brimob Dikerahkan

Warga Desa Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara kembali melakukan pemblokiran jalan lintas Sumatera pada Kamis (2/7/2020).

NASIONAL | 2 Juli 2020

Kemtan Diminta untuk Tingkatkan Produksi Pangan

Komisi IV DPR meminta Kemtan untuk fokus pada peningkatan produksi tani dan ternak untuk mengimbangi kebutuhan pangan yang tinggi.

NASIONAL | 2 Juli 2020

LTMPT Waspadai Penularan Covid-19 Saat SBMPTN

Setiap peserta maupun pengawas diwajibkan untuk menggunakan masker, mengatur jarak dan tidak melakukan kerumunan.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Lama Pasien Covid-19 Dirawat Rata-rata Dua Minggu

Lamanya perawatan dari masuk sampai dinyatakan sembuh membutuhkan waktu dua minggu untuk pasien tanpa kormobid, dan 3 minggu bagi pasien dengan kormobid.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Sultan HB X: Pariwisata Yogyakarta Harus Segera Dibuka

Objek wisata yang mampu menopang kehidupan masyarakat diperkenankan beroperasi, namun dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat.

NASIONAL | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS