Luhut Dukung BP2MI Berantas Sindikasi Penempatan PMI Non Prosedural

Luhut Dukung BP2MI Berantas Sindikasi Penempatan PMI Non Prosedural
Kepala BP2MI Benny Rhamdani bertemu menterian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juni 2020. (Foto: istimewa)
Iman Rahman Cahyadi / CAH Jumat, 26 Juni 2020 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan dukungan penuh Badan Pelidungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dalam kunjungan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2020).

"Dalam waktu dekat, pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020, BP2MI akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI non prosedural sebagai bentuk memerdekakan PMI dari praktik oknum sindikasi tersebut," ungkap Benny.

Baca JugaKepala BP2MI: Saatnya Perang terhadap Sindikat Pekerja Migran

Selaras dengan itu, disampaikan oleh Luhut, bahwa PMI memiliki potensi menyumbang remitansi yang besar, sehingga Ia mendukung dibentuknya Satgas tersebut.

"Satgas silakan dibentuk karena itu bentuk kerja serius dalam memberantas semua oknum sindikasi penempatan PMI non prosedural. Potensi remintansi PMI bagi negara ini bagus, sehingga tidak perlu mencari tambahan melalui investasi," tambah Luhut.

Baca JugaBP2MI: Pekerja Migran Harus Dilindungi dari Perdagangan Manusia

Untuk segera mewujudkan hal tersebut, Luhut langsung memerintahkan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI guna mengoptimalkan data PMI sehingga dapat meningkatkan remintansi PMI.



Sumber: BeritaSatu.com