KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / YS Kamis, 25 Juni 2020 | 14:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar untuk masuk ke pagu indikatif rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan, ketika hadir di hadapan jajaran Komisi II DPR yang mengadakan rapat dengan pendapat (RDP), Kamis (25/6/2020).

Dengan ajuan itu, Arief menyatakan pihaknya berharap pagu anggaran KPU di tahun 2021 menjadi Rp 2,74 triliun dari sebelumnya Rp 2.04 triliun.

"Terhadap pagu anggaran indikatif KPU 2021, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 696,9 miliar. Sehingga diharapkan pagu anggaran KPU 2021 adalah sebesar Rp 2,74 triliun," kata Arief.

Selain itu, dia juga menyatakan pihaknya mengusulkan perubahan anggaran dari belanja nonoperasional ke belanja opersional kantor sebesar Rp 37,97 miliar termasuk perubahan pagu per program.

Sementara itu, Abhan mengatakan pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 699 miliar di pagu indikatif 2021. Rencananya akan digunakan untuk menjalankan sejumlah program. Contohnya, melakukan pengawasan pemilu di kabupaten dan provinsi hingga penanganan sengketa pemilu.

"Kami sampaikan kami menyampaikan usulan tambahan anggaran Bawaslu tahun anggaran 2021 yang total Rp 699 miliar," kata Abhan.

Lalu dia menjelaskan bahwa arah kebijakan Bawaslu tahun 2021 adalah pengembangan dan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Selain itu, pengembangan lembaga Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota.

"Plus pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu di pusat dan daerah 248 daerah," imbuh Abhan.

Menurutnya, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu partisipatif akan dilaksanakan di 34 daerah. Juga akan dilaksanakan adalah pembinaan peningkatan SDM pengawasan dan kesekretariatan terkait pengawasan pemilu.

"khususnya terkait pelanggaran administrasi sengketa proses dan penanganan pelanggaran," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan