Angka Kemiskinan Meningkat, Bappenas Sempurnakan Data Mulai dari Tingkat Desa

Angka Kemiskinan Meningkat, Bappenas Sempurnakan Data Mulai dari Tingkat Desa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: istimewa)
Herman / JAS Rabu, 24 Juni 2020 | 14:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai dampak dari penurunan pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini yang diproyeksikan sebesar -0,4 persen sampai 1 persen, kesejahteraan rakyat juga akan terdampak, di mana jumlah penduduk miskin diprediksi akan bertambah sebanyak 3,2 juta hingga 5,71 juta orang.

Diakui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lain seperti sosial dan ekonomi. Pendapan berkurang dan sulit mengakses kebutuhan dasar, sehingga akhirnya muncul penduduk miskin dan rentan miskin baru.

“Penduduk rentan menjadi miskin, sementara yang miskin menjadi tambah miskin atau miskin kronis,” kata Suharso Monoarfa dalam acara diskusi dengan tema ‘Pemanfaatan Sepakat untuk Pemulihan dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Daerah’ melalui webinar, Rabu (24/6/2020).

Untuk mengatasi hal tersebut dan juga sebagai upaya untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Bappenas menyusun strategi reformasi perlindungan sosial.

Dikatakan Suharso, prasyarat dalam pelaksanaan reformasi tersebut adalah penyempurnaan data kemiskinan yang harus dimulai dari tingkat desa. Untuk itu, Bappenas mengusulkan penyusunan social registry dengan mencakup 100 persen penduduk yang dimulai dengan digitalisasi monograf desa. Karenanya, perlu ada penguatan sistem perencanaan berbasis bukti di tingkat daerah.

“Pada 2018, Bappenas sudah merilis Sepakat atau Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu. Sepakat membantu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakaan pengentasan kemiskinan ekstrim yang berbasis bukti dan adaptif terhadap bencana. Sepakat juga dapat menjadi cikal bakal digitalisasi monograf desa yang terintegrasi, yaitu pendataan dan analisis proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi yang inklusif dan pro-poor,” kata Suharso.

Saat ini Sepakat telah dimanfaatkan oleh 129 kabupaten/kota di 7 provinsi untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Strategi Penangulangan Kemiskinan Daerah, Laporan pelaksanaan Penaggulangan Kemisikinan Daerah, dan sebagainya. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan Sepakat atau sistem perencanaan berbasis bukti ini telah digunakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Peran Pemda

Sementara itu disampaikan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, Maliki, tanpa ada intervensi bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi -0,4 persen, jumlah penduduk miskin pada tahun ini akan bertambah dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 28,7 juta orang. Sementara itu apabila ada intervensi kebijakan dan pertumbuhan ekonomi -0,4 persen- 1 persen, jumlah penduduk miskin bisa ditekan menjadi 26,2 juta sampai 27,5 juta orang.

“Masyarakat rentan yang akan terkena dampak Covid-19 cukup besar adalah penduduk dengan pekerjaan di sektor informal. Saat ini hampir 50 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, bahkan 65 persen penduduk miskin bekerja di sektor informal,” kata Maliki.

Beberapa kelompok rentan atau miskin baru yang perlu mendapat perhatian adalah rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun, penyandang disabilitas atau berpenyakit kronis; rumah tangga dengan kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19; rumah tangga dengan kepala keluarga bekerja di sektor informal dan terdampak Covid-19 atau pekerja migran; rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia di bawah 15 tahun; serta rumah tangga dengan kelompok wanita berpendapatan rendah yang sedang hamil dan perlu dicukupi nutrisinya.

Karenanya, pemerintah menggulirkan beberapa program perlindungan sosial, seperti program sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bantuan listrik, bansos tunai, dan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Maliki juga menekankan bahwa kunci penanganan dan pemulihan dampak Covid-19 terletak pada pemerintah daerah sebagai tingkat pemerintah yang terdekat terhadap masyarakat.

“Yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam hal pemulihan dampak Covid-19 mulai dari sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Untuk kesehatan, perlu memastikan penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan layanan kesehatan yang memadai. Sektor sosial bagaimana memastikan seluruh anak miskin dan rentan bisa bersekolah, pemerataan akses terhadap layanan dasar dan memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan menerima bantuan sosial dan terlindungi. Kemudian di sektor ekonomi dengan menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, menyediakan subsidi bagi UMKM, dan sebagainya,” kata Maliki.



Sumber: BeritaSatu.com