Komisi X DPR Apresiasi Kebijakan Kemdikbud di Masa Pandemi

Komisi X DPR Apresiasi Kebijakan Kemdikbud di Masa Pandemi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Selasa, 23 Juni 2020 | 20:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai langkah dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang telah menanggapi kebutuhan pendidikan di tengah Covid-19.

Di antaranya adalah perubahan ketentuan penerima bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri.

Baca juga: Sekolah Swasta Dapat Dana BOS Afirmasi dan Kinerja Rp 3,2 Triliun

 

"Nomor satu dan yang terpenting Kemdikbud mengubah kriteria dari bos afirmasi dan bos kinerja, sehingga melibatkan sekolah swasta dan yang kedua menambahkan kriteria mengenai 'yang terpukul Covid-19'," jelas Mendikbud Nadiem pada raker virtual bersama Komisi X DPR, Senin (22/6/2020).

Diketahui, Kemdikbud telah mengalokasikan sebesar Rp 3,2 triliun untuk dana BOS afirmasi dan kinerja.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya. Sekarang, BOS afirmasi dan kinerja sudah bisa diakses sekolah-sekolah swasta. Yang ini bisa membantu sekolah swasta menghadapi dampak Covid-19," ungkap Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lathifah Shohib.

Bantuan lainnya untuk meringankan beban mahasiswa akibat pandemi adalah dukungan regulasi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) di bawah Kemdikbud terkait penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Kemdikbud juga telah melakukan perluasan dana bantuan UKT bagi 410.000 mahasiswa khususnya bagi mereka yang berada di perguruan tinggi swasta (PTS).

"Ini hanya untuk UKT mereka, bukan biaya hidup agar mereka tidak gagal lulus," tegas Mendikbud Nadiem.

Adapun alokasi dana bantuan UKT tersebut mencapai Rp 1 triliun.

Baca juga: Kemdikbud Siapkan Rp 1 Triliun bagi Mahasiswa PTS Terdampak Covid-19

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai Nadiem telah merespons pertanyaan dan aspirasi masyarakat melalui anggota DPR dengan cukup baik.

"Saya kagum dan saya apresiasi Mas Menteri yang baru saja mengeluarkan kebijakan UKT, relaksasi BOS, dan dukungan BOS afirmasi dan kinerja untuk sekolah swasta," ujarnya.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sofyan Tan mengungkapkan, Mendikbud telah menjawab semua pertanyaan baik disampaikan di dalam raker sebelumnya maupun isu-isu terbaru yang menjadi perbincangan publik.

Salah satunya adalah terkait isu peleburan mata pelajaran agama dengan dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nadiem menegaskan mata pelajaran agama masih menjadi subjek mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

"Mas Menteri telah menyampaikan jawaban yang melegakan hati kami," tanggap Sofyan.

Baca juga: Nadiem Paparkan Tujuh Kegiatan Prioritas Pendidikan 2021

Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta Kemdikbud untuk melakukan kajian mendalam terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah untuk pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Terlebih, PJJ diprediksikan akan berlanjut di sebagian besar daerah.

"PJJ secara nasional sudah banyak kemajuan dibandingkan saat kita mulai pertengahan Maret. Kami sangat berharap ada informasi lebih detail terkait kemampuan daerah," ungkapnya.

Hetifah mengakui kesuksesan penyelenggaraan PJJ bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemdikbud. Ia pun menyarankan Kemdikbud turut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Rekomendasi Komisi X DPR

Adapun raker tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Pertama, Kemdikbud diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap PJJ.

Kedua, penambahan besaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa bagi siswa yang terdampak Covid-19.

Ketiga, mendorong Kemdikbud merumuskan kebijakan terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama masa pandemi Covid-19 tidak dapat melakukan pembukaan tahun ajaran baru karena terkendala pembiayaan.

Keempat, pengawasan intensif agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan BOS reguler, afirmasi, dan kinerja.

"Komisi X DPR mendorong Kemdikbud menyampaikan data peta perkembangan dan hasil evaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan selama masa pandemi Covid-19 seperti PJJ, KIP, kurikulum, BOS, dan implementasi Merdeka Belajar sebagai rujukan pembahasan kebijakan-kebijakan pendidikan ke depan," dibacakan Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin penyusunan laporan singkat raker.



Sumber: BeritaSatu.com