Kemhub Tetapkan Sistem Pelaporan Kapal di TSS Selat Sunda dan Lombok

Kemhub Tetapkan Sistem Pelaporan Kapal di TSS Selat Sunda dan Lombok
Kapal laut berlayar di Selat Sunda. (Foto: Youtube)
Thresa Sandra Desfika / FER Senin, 22 Juni 2020 | 20:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan kapal berbendera Indonesia wajib lapor saat akan melewati traffic separation scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok. Adapun TSS di kedua selat tersebut akan mulai diimplementasikan per 1 Juli 2020.

Baca Juga: Implementasi TSS Selat Sunda dan Lombok Berlaku 1 Juli 2020

Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Kemhub Hengki Angkasawan menjelaskan, dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda, maka juga diatur mengenai pelaksanaan sistem pelaporan dan informasi navigasi (Sundarep dan Lombokrep) bagi kapal-kapal yang melintas pada TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

“Nantinya kapal yang hendak melewati TSS Selat Sunda dan Selat Lombok diminta untuk memberikan informasi sebelumnya tentang ukuran kapal, baik dalam kondisi ballast maupun bermuatan dan apakah membawa kargo berbahaya,” ujar Hengki dalam keterangannya, Senin (22/6/2020).

Adapun pelaksanaan sistem pelaporan dan informasi navigasi (Sundarep dan Lombokrep), lanjut Hengki, dilaksanakan agar terdapat manajemen lalu lintas yang efisien dan cepat, demi kepentingan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut,bsebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan.

Baca Juga: Pelindo III Layani Jasa Pandu dan Tunda di Selat Malaka

Hal tersebut juga sesuai dengan Konvensi Solas Chapter V, yang mengatur tentang fungsi dan peran terkait operasional vessel traffic services (VTS) dan ship reporting system (SRS), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran.

Hengki menambahkan, sistem pelaporan dan informasi navigasi di Selat Sunda dan Selat Lombok bersifat wajib, yaitu bagi semua kapal berbendera Indonesia yang melintas, menyeberangi/memotong bagan pemisah lalu lintas (TSS) melalui daerah kewaspadaan (precaution area).

"Sedangkan bagi semua kapal asing yang memasuki bagan pemisah lalu lintas (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok sangat dianjurkan untuk berpartisipasi dalam sistem pelaporan dan informasi navigasi,” papar Hengki.

Baca Juga: Semua Kapal di Indonesia Wajib Pasang dan Aktifkan AIS

Lebih lanjut, Hengki mengatakan, dalam berkomunikasi di Selat Sunda dan Selat Lombok harus dilaksanakan dengan percakapan yang mudah dimengerti dan singkat.

"Bagi TSS Selat Sunda melalui radio VHF pada channel 22 atau 68 dengan nama panggil Merak VTS, sedangkan TSS Selat Lombok melalui radio VHF pada channel 16 atau 68 dengan nama panggil Benoa VTS, di mana semua kapal yang melewati TSS harus sepenuhnya melaksanakan tugas jaga dengar,” ucap dia.

Selain itu, imbuh Hengki, peran VTS sangat vital dalam pelaksanaan sistem pelaporan dan informasi navigasi (Sundarep dan Lombokrep), mengingat kapal-kapal akan berkomunikasi dengan VTS, terkait dengan fungsi pelaporan kapal, serta terkait dengan pelayanan INS (information navigation service) dan NAS (navigational assistance service), di mana semua kapal yang berlayar di kedua selat tersebut direkomendasikan untuk mempergunakan informasi yang disiarkan oleh VTS Merak dan VTS Benoa.

Baca Juga: Ini Isi Aturan Baru soal Transportasi New Normal

Hengki menjelaskan, Kemhub juga telah menyusun format pelaporan sesuai standard marine communication phrases (SMCP) IMO. “Pertama format pada saat kapal melintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, dan yang kedua pada saat kapal memotong/menyeberang di TSS,” kata Dia.

Selain itu, format sistem pelaporan kapal disampaikan berdasarkan kode, identifikasi pesan (jenis laporan) dan laporan pertama. Kode A disampaikan terkait informasi kapal (nama, tanda panggilan, nomor identifikasi IMO dan bendera kapal), kode P untuk muatan di atas kapal (kargo berbahaya atau tidak), kode Q untuk informasi cacat/kerusakan/kekurangan/keterbatasan, dan kode X untuk informasi lain-lain yang relevan.

“Adapun jika diperlukan VTS operator dapat meminta informasi tambahan kepada kapal, antara lain destination, last port, sarat kapal dan lain-lain, serta memberikan pelayanan lainnya yang termasuk dalam pelayanan INS dan NAS,” tutup Hengki.



Sumber: BeritaSatu.com