Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aspri Eks Menpora Dihukum 4 Tahun Penjara

Senin, 15 Juni 2020 | 20:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Miftahul Ulum, Asisten Pribadi (Aspri) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Majelis Hakim menyatakan Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap terkait dana hibah KONI dan gratifikasi. Tindak pidana itu dilakukan Ulum bersama-sama Imam Nahrawi.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Ulum berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan terhadap Miftahul Ulum, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/6/2020) malam.

Majelis hakim menyatakan, terdakwa Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 11,5 miliar bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Uang itu untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018. Majelis Hakim juga menyatakan Ulum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 7,654 miliar bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Ulum berperan sebagai perantara uang yang diterima dari berbagai sumber untuk Imam Nahrawi.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan Ulum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Miftahul Ulum Pulungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata hakim Ni Made.

Hukuman terhadap Ulum ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut KPK menuntut Ulum untuk dihukum 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Hakim menyatakan perbuatan Ulum dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, merasa salah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukan perbuatan, uang hasil terdakwa sebagian besar dinikmati orang lain dan sebagian kecil yang dinikmati terdakwa, terdakwa juga sudah meminta maaf," tutur hakim.

Atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, Ulum menyatakan menerima. Sementara Jaksa KPK menyatakan banding.

"Setelah koordinasi dengan tim JPU, kami ambil sikap untuk banding," ucap Jaksa Ronald Worotikan.

Diketahui, Jaksa mendakwa Miftahul Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi menerima suap Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum (Bendum) KONI, Johnny E Awuy.

Uang diberikan kepada Ulum dan Imam Nahrawi untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kempora tahun anggaran 2018. Ulum bersama-sama dengan Imam Nahrawi menerima fee dari Ending Fuad Hamidy dan Johnny E Awuy terkait sejumlah proposal yang diajukan KONI yakni, terkait bantuan dana hibah pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Kemudian, proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Selain itu, Ulum juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 8.648.435.682 bersama-sama dengan Imam Nahrawi. Ulum berperan sebagai perantara uang yang diterima dari berbagai sumber untuk Imam Nahrawi.

Setidaknya terdapat lima sumber uang gratifikasi yang diterima Ulum yang kemudian diserahkan ke Imam Nahrawi. Dari rincian yang dibeberkan Jaksa, uang sebesar Rp 300 juta diterima Ulum dari Sekretaris Jendral KONI Ending Fuad Hamidy diperuntukan sebagai biaya tambahan operasional Imam Nahrawi saat berkegiatan dalam acara Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Ulum kemudian menerima uang sebesar Rp 4,9 miliar dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora periode 2015-2016 yang diperuntukkan sebagai dana operasional tambahan perjalanan dinas Imam Nahrawi.

Kemudian, Ulum menerima Uang sebesar Rp 2 miliar dari Lina Nurhasanah untuk pelunasan pembayaran jasa desain konsultan arsitek untuk pemugaran kediaman Imam dan usaha butik dan kafe istri Imam Nahrawi. Uang itu, diberikan Lina kepada Ulum berasal dari dana akomodasi atlit pada anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).
Selanjutnya, Ulum menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari Edward Taudan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada program Satlak Prima Kemenpora tahun anggaran 2016 – 2017.

Ulum juga menerima uang sebesar Rp 400 juta dari Supriyono selaku BPP Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018 sebagai honor untuk kegiatan Satlak Prima. Padahal, program tersebut telah resmi dibubarkan pada Oktober 2017.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar Apresiasi Bantuan Danone SN untuk Pencegahan Stunting

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berterima kasih atas bantuan berupa 10.000 produk nutrisi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan susu pertumbuhan anak dari Danone SN.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Reisa: Gunakan Protokol Kesehatan dari Berangkat Hingga Pulang Kerja

Protokol kesehatan harus selalu diterapkan saat berangkat kerja hingga pulang ke rumah sebelum bertemu keluarga.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Polisi Tembak Mati Anggota Sindikat Narkoba di Medan

Polisi berhasil menyita barang bukti sabu-sabu seberat 15 kilogram.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Djafar Badjeber Menduga Ada Proyek Besar di Balik RUU HIP

Yang penting bagaimana butir-butir Pancasila dijalankan secara konsisten dan konsekuen di seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, Jateng Tunggu SKB

Jateng masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait rencana pembukaan kembali sekolah di wilayah zona hijau.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Soal Pembukaan Sekolah, Kemdagri Minta Pemda Pantau Perubahan Zona

Pemantauan dilakukan untuk mendukung kebijakan pembukaan sekolah dengan protokol kesehatan.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Penelusuran Kontak Agresif, Laporan Kasus Positif Covid-19 Naik

Kenaikan angka kasus Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Jalani Rapid Test, 125 Anggota dan Staf DPRD Kota Bengkulu Nonreaktif Covid-19

Sebanyak 125 anggota dan staf DPRD Kota Bengkulu, Senin (15/6) menjalani "rapid test", dan hasilnya menyatakan semuanya tidak reaktif Covid-19.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Ketua DPR Apresiasi Kerja Sama Seluruh Komponen Bangsa Tangani Covid-19

Semangat gotong royong itulah yang membuat Indonesia mampu menghadapi pandemi Covid-19 hingga saat ini.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Anggaran APD Tiga Kabupaten Penyelenggara Pilkada di DIY Rp 17 Miliar Lebih

Tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember. Total anggaran untuk pengadaan APD lebih dari Rp 17 miliar.

NASIONAL | 15 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS