Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, Jateng Tunggu SKB

Pembukaan Sekolah di Zona Hijau, Jateng Tunggu SKB
Suasana di sekolah dasar (SD). (Foto: Antara)
Stefi Thenu / YUD Senin, 15 Juni 2020 | 19:54 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait rencana pembukaan kembali sekolah di wilayah zona hijau.

"Rencana ada ke sana, untuk zona hijau (diperbolehkan masuk) secara bertahap. Ini sedang disusun SKB (Surat Keputusan Bersama) empat kementrian dengan hati-hati. Jateng sudah memetakannya berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Daerah yang bisa lakukan akan ditunjuk sebagai pilot (acuan)," ujar
Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jateng Syamsudin Isnaeni, Senin (15/6/2020) petang.

Syamsudin mengungkapkan, proses PPDB SMA dan SMK Jateng dimulai pada lusa Rabu (17/6/2020) sampai tenggat waktu di tanggal 25 Juni 2020. Kemudian, daftar ulang ditetapkan pada tanggal 1-8 Juli 2020. Sedangkan, hari pertama pembelajaran akan dimulai pada 13 Juli 2020.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri mengatakan, daya tampung SMA dan SMK di Jateng tahun 2020-2021 mencapai 208.215 siswa. Jumlah itu terdiri dari daya tampung SMA 111.547 dan siswa SMK 96.668.

Jika dibandingkan tahun ajaran 2019-2020, ada penyusutan sejumlah 7.941, dari daya tampung sebelumnya yang mencapai 216.156 siswa SMA dan SMK.

Sementara itu jumlah lulusan sekolah tingkat pertama (SMP, MTS dan SMP Terbuka) tahun 2020 mencapai 513.444.

"Kami sudah melakukan ujicoba, tidak ada tatap muka,namun semua data diupload. Hanya saja, nanti pada saat daftar ulang di tanggal 1-8 Juli kita mengundang siswa untuk melihat pakta integritas yang dibuat. Namun itu akan dilihat sesuai protokol kesehatan," paparnya.

Ia menyebut, untuk jenjang SMA jalur zonasi adalah 50 persen. Sementara itu, jalur prestasi sebanyak 30 persen, jalur afirmasi 15 persen dan terakhir, jalur perpindahan orang tua sebanyak lima persen.

Sementara itu, untuk jenjang SMK sebanyak 80 persen adalah jalur prestasi. Sisanya sebanyak 20 persen adalah jalur afirmasi, yang terdiri dari siswa miskin sebanyak 15 persen dan siswa putra dan putri petugas penanganan covid-19 sebanyak 5 persen.

Terkait afirmasi, bagi putra petugas medis penanganan Covid-19, saat ini terpantau ada sebanyak 2.032 siswa. Jumlah itu, sudah dikonfirmasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.

Dari 35 kota dan kabupaten, jumlah putra-putri tenaga Covid-19 terbanyak berada di Kota Semarang dengan 221 orang. Disusul dengan Kabupaten Pati sejumlah 97 orang, kemudian Kabupaten Sragen sejumlah 81 orang. Sedangkan, Kota Pekalongan, memiliki persebaran putra-putri tenaga kesehatan covid-19 paling sedikit, yakni 10 orang.

Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jateng Syamsudin Isnaeni menjelaskan, nantinya putra-putri tenaga kesehatan langsung diterima. Hanya saja, untuk kasus tertentu akan dilihat dari parameter tertentu.

"Nanti akan langsung diterima, hanya saja kita atur zonasinya. Kalau zona ada tiga kita bagi tiga. Kalau peminat di satu sekolahan banyak, kita saring berdasarkan jarak paling dekat, kemudian diambil usia yang lebih tinggi dan terakhir nilainya," paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan orang tua siswa tak memalsukan data, saat mendaftarkan anaknya ke sekolahan. Jika nekat, sekolah tak segan untuk mengeluarkan siswa yang bersangkutan. Dia menegaskan, seleksi tahun ini berbasis kejujuran.

"Agar ketika mengisi data, terutama orang tua menjaga integritas dijaga. Ketika mengisi data sesuai kenyataan, kalau tidak (meskipun) dia (siswa) diterima dan data salah (tak jujur) dicoret lo. Ini saya ingatkan nanti dicoret hati-hati," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan PPDB 2020-2021 tak lagi membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi siswa miskin. Sebagai gantinya, tahun ini akan menggunakan data milik kementrian sosial.

"Termasuk untuk yang miskin dulu pernah gunakan SKTM maka, sekarang pakai data dari Basis Data Terpadu (BDT)," jelas Ganjar.

Selain penggunaan BDT, pada tahun ajar 2020-2021 kriteria siswa tidak mampu juga dilihat dari mereka yang memiliki kartu PKH, pemegang KIP dan Kartu Miskin. Semuanya, berbasis data yang telah terverifikasi oleh instansi pengampu.



Sumber: BeritaSatu.com