Papua Penyempurna Indonesia, Kasus Floyd Tak Boleh Dikaitkan ke Indonesia

Papua Penyempurna Indonesia, Kasus Floyd Tak Boleh Dikaitkan ke Indonesia
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Utara Hendra Hidayat (Foto: Istimewa)
Arnold H Sianturi / JEM Jumat, 12 Juni 2020 | 16:47 WIB

Medan, Beritasatu.com - Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumatera Utara (PGK Sumut) mensinyalir, ada kelompok dari pihak tertentu yang menginginkan kerusuhan seperti di Amerika Serikat pascakematian George Floyd, supaya dikaitkan dengan Papua.

Ketua PGK Sumut, Hendra Hidayat mengatakan, tidak ada rumusan untuk mengaitkan persoalan Floyd di Amerika dengan di Indonesia. Kasus itu murni karena kesalahan petugas yang melanggar standard operating procedure (SOP).

"Isu yang memicu kerusuhan di Amerika tidak bisa diarahkan supaya muncul di Papua. Pasalnya, Papua sebagai penyempurna Indonesia," ujar Hendra Hidayat melalui siaran persnya ke Beritasatu.com, Jumat (12/6/1020).

Hendra menyampaikan, Papua bagian dari Indonesia setelah merdeka. Papua sudah utuh menjadi Indonesia sejak dulu Belanda memutuskan angkat kaki dari sana di era pemerintahan Presiden Soekarno pada 31 Desember 1962.

"Kami menduga ada pihak tertentu yang dengan sengaja coba mengkaitkan persoalan Floyd dengan kejadian di Papua. Mereka menginginkan Papua supaya terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini bentuk pengalihan menyesatkan," katanya.

Hendra menjabarkan peranan Papua di Indonesia. Yang mana, peran warga Papua untuk Indonesia setiap tahun semakin meningkat.

"Kita lihat semakin semakin banyak tokoh dari Papua yang memberikan kontribusi untuk Indonesia. Termasuk orang-orang dari Papua yang diberikan menduduki posisi strategis di Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Hendra menyebut pembangunan di Papua yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan itu sebagai bukti adilnya pemerintah melakukan pembangunan di Indonesia.

"Kalau kita lihat pembangunan di Papua juga luar biasa, khususnya infrastruktur. Ini kan gambaran tidak ada pembedaan wilayah wilayah di Indonesia yang akan dibangun. Jadi pembedaan itu tidak benar, apalagi persoalan rasial," sebutnya. [



Sumber: BeritaSatu.com