Forum Purnawirawan TNI/Polri Minta RUU HIP Dicabut
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Forum Purnawirawan TNI/Polri Minta RUU HIP Dicabut

Jumat, 12 Juni 2020 | 16:41 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mengkhawatirkan perkembangan dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia belakangan ini.

Kelompok radikal yang berpaham kilafah dinilai telah berhasil mempengaruhi berbagai unsur/lapisan masyarakat dan membangun jaringan yang cukup luas.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri Letjen TNI (Purn) Soekarno mengingatkan, dalam Muktamar Khilafah tahun 2013 di Gelora Bung Karno secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap Pancasila, paham kebangsaan, dan demokrasi.

"Sedangkan sisa-sisa PKI terus-menerus berusaha untuk bangkit dengan menyusup kepada partai-partai politik yang ada," kata Soekarno, dalam penyampaian pernyataan sikap Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri, di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, salah satu manuver politik yang dilakukan para penyusup yang terkini adalah dengan mengangkat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan menolak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 sebagai konsideran.

Sementara itu, di sisi lain kelompok liberal kapitalis lewat empat kali amandemen UUD 1945 telah berhasil meminggirkan roh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa-bernegara, serta menggantikannya dengan individualisme-liberalisme-kapitalisme.

"Kapital besar yang mereka miliki pada kenyataannya mampu mengendalikan dinamika sosial, politik, dan ekonomi," ujar Soekarno.

Menurutnya, kebebasan nyaris tanpa batas yang dibuka oleh liberalisme telah menimbulkan turbulensi ideologis yang luas dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi nasional.

Dirinya menilai, kondisi terkini juga ditandai maraknya kegaduhan di dalam masyarakat terkait isu TKA Tiongkok di tengah maraknya PHK selama pandemik Covid-19. Selain itu merebaknya isu kebangkitan PKI telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal, sisa-sisa PKI, serta kelompok separatis Papua untuk lebih memperkeruh situasi.

"Kondisi ini merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila serta semangat Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Atas kondisi itu, Purnawirawan TNI/Polri pun mendesak pemerintah membongkar tuntas, menghentikan, dan menindak berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham kilafah yang telah memiliki basis di kampus-kampus PTN dan PTS diseluruh Indonesia, membersihkan birokrat dari anasir-anasir kelompok radikal,

"Kami juga mendesak DPR untuk mencabut RUU HIP dan mendesak Pemerintah untuk menolaknya. Suatu kekeliruan yang sangat mendasar bila penjabaran Pancasila sebagai landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam UU," ungkapnya.

Menurutnya, penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945. Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan.

"Pengangkatan RUU HIP ini dinilai sangat tendensius karena terkait dengan upaya menciptakan kekacauan serta menghidupkan kembali PKI," ujarnya.

Selain itu, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri juga mengajak segenap komponen bangsa khususnya kelompok elite, untuk fokus pada upaya memerangi Covid-19, menempatkan kepentingan bangsa-negara di atas segalanya, serta tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan politik maupun ekonomi.

"Kepada aparat yang berwenang agar mengambil tindakan hukum secara tegas terhadap mereka yang melanggar," kata Soekarno.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Bekuk Tersangka Kedua Kasus ABK Lompat ke Laut

Polda Kepri menangkap pelaku kedua dalam dugaan tindak pidana TPPO dua ABK Fu Lu Qing Yuan Yu 901 yang terjun ke Selat Malaka.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Eks Menpora Imam Nahrawi Dituntut 10 Tahun Penjara

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Frekuensi Perjalanan KA di Sumut Ditingkkatkan

Setiap penumpang kereta api lokal diharuskan dalam kondisi sehat.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Menlu: Solidaritas Nasional Kunci Hadapi Covid-19

“Situasi dunia ke depan sangat cair. Diperlukan soliditas nasional. Jika kita terpecah sulit untuk menjadi bangsa pemenang."

NASIONAL | 12 Juni 2020

Pangsa Kasus Baru Covid-19 di 10 Provinsi Capai 74%

Jumlah penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi yakni 1.111. Sebanyak 74 persen atau sekitar 830 kasus di antaranya "disumbangkan"

NASIONAL | 12 Juni 2020

Bansos Covid-19 Diperpanjang, Pemda Diminta Verifikasi dan Validasi Data

Kemsos meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan verifikasi dan validasi data penerima ke lapangan sehingga tepat sasaran.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Tanam Ganja di Kamar Mandi, Petani di Kepahiang Diamankan Polisi

Polisi berhasil menemukan barang bukti 3 buah pot berisi 5 batang tanaman ganja dengan ukuran setinggi 5 centimeter.

NASIONAL | 12 Juni 2020

KPK Minta Peneror Novel Baswedan Dihukum Maksimal

KPK berharap Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat terhadap kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan.

NASIONAL | 12 Juni 2020

26 Polisi di Polda Papua Terpapar Covid-19, 1 Meninggal

Anggota kita setiap hari di lapangan sehingga sangat berpotensi terpapar Covid-19. Tapi tugas kami adalah melayani masyarakat.

NASIONAL | 12 Juni 2020

Sambut Pilkada, Kemdagri Kebut Cetak KTP Elektronik

Hingga saat ini, Suket yang sudah dicetak menjadi e-KTP mencapai 94,6 persen.

NASIONAL | 12 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS