Komnas HAM Cemas Kasus Paniai Bernasib Sama dengan Pelanggaran HAM Berat Lainnya

Komnas HAM Cemas Kasus Paniai Bernasib Sama dengan Pelanggaran HAM Berat Lainnya
Korban penembakan di Paniai Papua (Foto: AFP Photo)
Robert Wardy / YS Kamis, 4 Juni 2020 | 19:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, bakal mengalami hal yang sama dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada selama ini seperti tragedi Semanggi I dan II, kasus penembakan mahasiswa Trisaksi, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya.

Hal itu karena dua kali hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, dua kali juga Kejagung mengembalikan dengan alasan yang sama yaitu masalah administrasi yang kurang lengkap.

Padahal, Komnas HAM sudah melengkapi seluruh berkas dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sangat lengkap, utuh dan detail.

"Pengembalian berkas yang kedua dengan subtansi argumentasi yang mirip dengan yang pertama merupakan sinyalemen kuat bahwa kasus Paniai akan mengalami nasib yang sama dengan kasus pelanggaran berat HAM lainnya," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Ia melihat kasus Paniai berpotensi seperti kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang mengarah menjadi impunitas atau kekebalan bagi pelaku. Kasus itu akan menjadi utang keadilan bagi negara ini sampai kapan pun.

Dia meminta Presiden Jokowi memberikan keputusan politik dan hukum untuk memastikan kasus Paniai diproses sesuai dengan prinsip HAM. Apalagi lagi masalah pengungkapan kasus Paniai merupakan janji Presiden Jokowi sendiri yang secara langsung disampaikan di depan masyarakat Papua pada Desember 2014.

"Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat kasus Paniai 2014 sepatutnya dimaknai oleh Presiden sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil sebagaimana dijanjikan oleh Presiden. Proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menkopolhukam, TNI, dan Kepolisian RI atas kasus Paniai terbukti tidak dapat menghadirkan keadilan sesuai dengan prinsip HAM," jelas Damanik.

Komisioner Komnas HAM lainnya, Choirul Anam menjelaskan penyelesaian kasus Paniai sebagai kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM yang berat.

Presiden harus memastikan proses penyidikan berjalan dan bekerja secara independen serta profesional sesuai dengan prinsip HAM. Presiden juga harus memerintahkan bahwa siapapun yang terkait kasus Paniai agar bersikap kooperatif dan semua dokumen berhubungan dengan itu dibuka.

"Presiden harus menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalang-halangi proses hukum atas kasus Paniai agar ditindak secara hukum," kata Anam.

Dia meminta Presiden Jokowi harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen.

Hal itu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel.

Kemudian Presiden Jokowi dapat membuat kebijakan negara untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM sehingga kepastian hukum atas proses pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dapat dilakukan.

Menurutnya, Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli, serta mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa tersebut.

Dokumen hukum hasil penyelidikan kasus Paniai menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat telah lengkap, baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek konstruksi peristiwa.

Sebagaimana diketahui, Kejagung mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM yang kedua pada 20 Mei. Kejagung sebelumnya pernah mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM tanggal 19 Maret lalu. Padahal di berkas kedua, Komnas HAM sudah menyampaikan hasil penyelidikan yang telah diberi catatan oleh Kejagung.



Sumber: Suara Pembaruan