Agenda Reformasi Sudah Dikhianati

Agenda Reformasi Sudah Dikhianati
Ilustrasi korupsi. (Foto: ist)
Robertus Wardi / YS Minggu, 24 Mei 2020 | 11:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah 22 tahun, perjalanan reformasi di negara ini. Namun, berbagai agenda reformasi belum terlaksana.

"Jika merujuk pada gagasan substantif reformasi 98 yaitu ingin menghadirkan demokrasi, menghadirkan kesejahteraan rakyat, menegakan Hak Azasi Manusia (HAM), dan memberantas korupsi, maka 22 tahun reformasi rapor-nya merah," kata mantan aktivis 98 Ubedilah Badrun di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, laporan The Economist menyebutkan, Indeks Demokrasi dalam soal kebebasan sipil masih merah dengan nilai 5,5. Kemudian pelanggaran HAM masih terjadi, kasus HAM lama tidak diselesaikan. Malah bertambah kasus baru, seperti penembakan dua mahasiswa Universitas Haluuleo.

Ekonomi juga memburuk dengan angka pertumbuhan ekonomi kwartal I 2020 hanya 2,97 persen. Korupsi makin parah, dari korupsi miliaran hingga triliunan Rupiah, seperti kasus Harun Masiku dan kasus Jiwasraya.

"Pemerintah dan DPR mengkhianati agenda reformasi. Pemerintah dan parlemen tidak memiliki upaya untuk tuntaskan agenda reformasi," tutur Ubedilah yang juga dosen Universitas Islam Negeri Jakarta.

Dia menyebutkan, pemerintah dan DPR sibuk untuk memenuhi agenda masing masing. Agenda reformasi atau agenda besar bangsa ini tidak dijalankan secara serius. Aktivis yang di parlemen dan yang di istana terjebak dalam oligarki sehingga nalar kritisnya hilang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Indonesian Insitute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar mengemukakan, 22 tahun reformasi seharusnya dijadikan momentum untuk refleksi terhadap demokrasi dan agenda reformasi di Indonesia. Maju mundurnya demokrasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang panjang.

"Sejauh ini, demokrasi masih dipercaya sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Kita menikmati kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berorganisasi, kebebasan memilih, kesempatan berpartisipasi dalam proses kebijakan maupun berkompetisi dalam ajang Pemilu, dan sebagainya," ujar Adinda.

Namun di sisi lain, dia melihat bangsa ini dihadapkan pada tantangan illiberal democracy dan penyelewengan makna demokrasi.

Misalnya, meningkatnya intoleransi terhadap keberagaman maupun perbedaan pandangan, tingginya kekerasan terhadap perempuan, penggunaan jalur dan lembaga demokrasi untuk kepentingan yang bertentangan dengan demokrasi.

Kemudian ada ancaman terhadap kebebasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang mengatasnamakan mayoritas, banyaknya produk hukum dan kebijakan yang tidak peka gender dan kelompok marjinal, serta mengancam kebebasan dan Hak Asasi Manusia.

“Lepas dari tantangan yang ada, kita harus tetap optimistis akan demokrasi. Masyarakat sipil harus tetap melakukan checks and balances dan meneruskan aktivismenya dengan proaktif," tutur Adinda.

Hal ini penting, lanjut Adinda, tidak hanya untuk ikut meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun juga mengajak masyarakat luas untuk ikut serta terlibat dalam partisipasi politik sebagai bagian dari warga negara dan kewarganegaraan.

Selain itu, kolaborasi dengan beragam pihak sangat penting sebagai bagian dari strategi dan upaya bersama untuk menjaga agenda reformasi. Kemudian endorong bahwa sistem dan lembaga-lembaga demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya, serta menciptakan aktivisme yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi demokrasi di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan