Pakar: Surat Telegram Kapolri Soal Penghinaan Presiden Miliki Legitimasi

Pakar: Surat Telegram Kapolri Soal Penghinaan Presiden Miliki Legitimasi
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Jumat, 10 April 2020 | 18:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Surat Telegram (ST) Kapolri tentang penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara dinilai memiliki legitimasi hukum. Surat telegram itu merupakan implementasi penegakan hukum terhadap perkembangan situasi serta opini di ruang siber, antara lain penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah.

“Bagi saya, ST Kapolri itu memang benar dan memiliki legitimasi yang sah. Memang, kebebasan berpendapat itu dijamin konstitusi, tetapi haruslah dipahami bahwa suatu kebebasan berpendapat tidak pernah berlaku absolut. Ada batas-batasnya. Ada limitasi restriktif, baik secara hukum dengan regulasi, yakni KUHP dan UU ITE, doktrin atau ilmu hukum, yurisprudensi, maupaun restriksi etika sosial,” ujar pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Menurut Indriyanto, keberadaan ST Kapolri itu tentunya dalam konteks pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua itu, ujar Indriyanto, dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Seperti diketahui, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Telegram tersebut berisi tentang penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara.

Menurut pandangan Indriyanto, penerbitan ST Kapolri itu memang dipahami dan dengan penuh kesadaran bahwa Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis dan Pasal 137 Ayat 1 tentang penghinaan terhadap presiden telah dinyatakan inkonstitutional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 013-022-PUU-IV/2006 itu. Tetapi, ujarnya, Pasal 207 KUHP tetap mengatur penghinaan terhadap penguasa (pejabat) dan badan umum atau sekarang disebut kementerian/lembaga negara, yang tidak dalam pemahaman delik aduan, tetapi delik biasa.

“Juga Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penghinaan yang diberlakukan kepada siapa pun yang melanggar pasal tersebut. Sementara, menurut putusan MK harus diartikan sebagai delik aduan.

“Penghinaan yang dilarang pada Pasal 207 KUHP adalah bentuk formeele belediging, suatu pernyataan yang diutarakan secara kasar, tidak sopan, tidak konstruktif, tidak objektif, dan tidak bersifat zakelijk. Sistem Anglo Saxon diatur juga pemidanaan terhadap libel (tertulis) dan slander (lisan) sebagai defamatory statement yang bisa juga dipidana,” ujar Indriyanto.

Dikatakan, kritik menjadi penghinaan formil bila dilakukan dengan cara-cara kasar, tidak sopan, tidak konstruktif, tidak objektif, dan tidak zakelijk sifatnya. Aturan ini, menurut Indriynato, bersifat universal.

Penghinaan formil pada Pasal 207 KUHP inilah, menurut Indriyanto, yang menjadi dasar legitimatif bagi Kapolri untuk melakukan penindakan kepada siapa pun yang melakukan penghinaan formil kepada penguasa umum, termasuk presiden.

“Harus ada pemahaman yang diferensial antara jaminan konstitusional atas pernyataan sebagai kebebasan berpendapat dengan pernyataan dalam format penghinaan formil yang strafbaar dan bersifat universal. Facet hukum tata negara dan hukum pidana membenarkan bahwa hukum memberi perlindungan terhadap simbol-simbol kenegaraan dari segala perbuatan melanggar hukum, termasuk penghinaan terhadap presiden sebagai simbol kekuasaan negara,” kata Indriyanto.

Oleh karena itu, ujarnya, sudah benar dan tepat secar hukum bahwa ST Kapolri memiliki legalitas untuk dapat memproses kasus penghinaan terhadap penguasa/badan penguasa, termasuk kepada presiden, sepanjang bentuknya penghinaan formil.

“Contoh penghinaan formil adalah si A menyatakan bahwa kebijakan presiden tentang PSBB tidak tepat dan membingungkan masyarakat lalu mengatakan presiden bodoh. Tetapi, kalau si A mengatakan bahwa kebijakan presiden tentang PSBB itu tidak tepat sasaran dan membingungkan publik, ini tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan formil,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com