Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Kutipan Lengkap Penjelasan tentang Bansos Covid-19

Kamis, 9 April 2020 | 19:12 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / ALD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo pada Kamis (9/4/2020) memyampaikan keterangan resmi tentang perkembangan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi penyebaran pandemi Covid -19 di Tanah Air. Dalam keterangannya, Presiden antara lain mengungkapkan langkah pemerintah melindungi warga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran virus ini, dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa semua langkah pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Covid-19, termasuk penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa.

Berikut kutipan lengkap keterangan Presiden.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ibu dan saudara sebangsa dan setanah air. Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, perajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Opsi pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Pada tanggal 31 Maret lalu, saya telah sampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program PKH yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya total anggarannya Rp 37,4 triliun.

Kemudian yang berkaitan dengan kartu sembako, diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp 200.000 per bulan, dan totalnya adalah Rp 43,6 triliun. Kemudian kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu 5,6 juta orang insentif pascapelatihan sebesar Rp 600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan Rp 20 triliun. Kemudian pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan Rp 3,5 triliun.

Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bansos yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp 2,2 triliun. Kemudian bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp 1 triliun.

Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp 16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian Dana Desa segera dialokasikan untuk bansos di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun. Ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa, targetnya 59.000 tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program padat karya tunai juga targetnya 530.000 tenaga kerja dengan total nilai Rp 10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

Dan yang terakhir Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program kartu prakerja, yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. Targetnya 197.000 pengemudi taksi, sopir bus/truk dan kenek, akan diberikan insentif 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 360 miliar.

Bapak ibu dan saudara yang saya hormati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pemerintah akan terus menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bansos, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.

Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kita harus hadapi bersama-sama. Saya ajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Saya ajak semua pihak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong royong secara nasional. Kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan.

Saya mau memberi apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-19. Saya memberi apresiasi tinggi, dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Menjawab Pertanyaan Pers
Mengapa kebijakan pemerintah tentang mudik terkesan tidak tegas dan satu suara?
Kebijakan mengenai mudik tadi kita sudah putuskan. Untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik.

Kemudian untuk masyarakat, kita akan melihat lebih detail di lapangan, akan mengevaluasi dari hal-hal yang ada di lapangan. Untuk itu sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Tadi sudah saya sampaikan penyaluran bansos, khususnya di Jabodetabek ini agar warga mengurungkan niat untuk mudik. Kemudian juga transportasi umum akan kita batasi kapasitasnya. Kemudian yang memakai kendaraan pribadi akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor.

Apakah bakal ada sanksi bagi yang memperoleh bansos tetapi tetap mudik?
Bansos khusus untuk Jabodetabek ini agar warga tidak mudik. Tapi sekali lagi akan ada evaluasi, dan kemungkinan akan juga kita bisa memutuskan hal berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan. Tetapi memang perlu saya sampaikan, bahwa dari awal pemerintah sudah melihat mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan.

Tapi pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi. Yang pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di Indonesia. Sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tapi larangan mudik untuk ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN serta anak perusahaannya, per hari ini bisa kita sampaikan.

Mengapa aturan PSBB berbelit-belit?
Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya harus hati-hati dan tidak grusa-grusu. Dan perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah. Dan PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dan kita tahu bahwa keputusan memberikan PSBB atau tidak baik. Itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum.

Ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap baik kabupaten/kota maupun provinsi. Tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Ini penting. Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan, dan kalkulasi yang detail dan mendalam. Saya rasa itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Beras Bantuan Tidak Sesuai yang Dijanjikan, Warga Pekan Labuhan Medan Kecewa

Janji pemerintah memberikan beras lima kilogram bagi keluarga tidak mampu. Namun, yang diterima hanya setengah kilogram.

NASIONAL | 10 April 2020

Satelit Nusantara Dua Gagal Mengorbit, Layanan Lembaga Penyiaran Terancam Terganggu

Satelit Nusantara Dua yang meluncur dari Xichang Satelllite Launch Center (XLSC) di Xichang, Tiongkok gagal mengorbit.

NASIONAL | 10 April 2020

Masyarakat Diminta Tidak Kucilkan Tenaga Medis Covid-19

Masyarakat diminta untuk tidak lagi mengucilkan atau menolak tenaga medis yang menangani pasien viros "corona" atau Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020

Tangani Wabah Covid-19, Pemprov Bengkulu Pastikan Tak Pangkas Gaji dan Tunjangan PNS

Pemprov Bengkulu tidak akan memangkas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menangani wabah penyebaran virus "corona" atau Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020

Ephorus HKBP Ajak Umat Kristiani Refleksikan Diri Atas Covid-19

Ephorus HKBP Pendeta Darwin Lumbantobing mengajak untuk mengevaluasi dan merefleksikan diri dalam memperingati Jumat Agung di tengah masa sulit akibat Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020

Misbakhun Kritik Menkeu soal Stimulus Berdasar Kepatuhan Wajib Pajak

Misbakhun mengkritik Menkeu yang berencana memberikan stimulus perpajakan di masa pandemi virus "corona" (Covid-19) berdasar rekam jejak wajib pajak.

NASIONAL | 10 April 2020

Peringatan Jumat Agung Singgung Keagungan Sikap Pekerja Medis Covid-19

Pekerja medis rela merawat pasien Covid-19 meski mengetahui risiko tertular hingga meninggal.

NASIONAL | 10 April 2020

2 Lagi Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia di Kota Jayapura

Pasien laki laki usia 78 tahun yang meninggal dunia diduga tertular saat menghadiri pemakanan anaknya di Jakarta yang juga terinfeksi Covid-19 pada Maret lalu.

NASIONAL | 10 April 2020

Darurat Covid-19, Kemdikbud Gandeng TVRI Tayangkan Program Belajar dari Rumah

Untuk membantu para siswa belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19, Kemdikbud menggandeng TVRI menayangkan program "Belajar dari Rumah".

NASIONAL | 10 April 2020

Kapolri: Tak Boleh Ada Penutupan Jalan

Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan para Kapolda untuk melarang penutupan atau pemblokiran jalan dalam masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS