Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Misbakhun Kritik Menkeu soal Stimulus Berdasar Kepatuhan Wajib Pajak

Jumat, 10 April 2020 | 13:32 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang berencana memberikan stimulus perpajakan di masa pandemi virus corona (Covid-19) berdasar rekam jejak wajib pajak (WP). Politikus Golkar itu mengatakan, tidak semestinya kebijakan untuk menolong justru didasari diskriminasi.

“Dalam situasi semua sektor ekonomi terdampak Covid-19 baik secara langsung atau susulannya, membicarakan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyatnya dengan membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sudah tidak relevan,” ujar Misbakhun melalui layanan pesan, Jumat (10/4/2020).

Sebelumnya Menkeu menyatakan pemberian stimulus pajak di tengah pandemi Covid-19 akan dilakukan Secara hati-hati. Menkeu memerintahkan anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif berdasar kepatuhan WP.

Namun, Misbakhun menilai kriteria tentang kepatuhan WP sangat teknis. Legislator di Komisi Keuangan dan Perpajakan DPR itu menegaskan, masyarakat awam pun sulit memahami aturan teknis itu.

Jika kebijakan diskriminatif itu diberlakukan, Misbakhun khawatir sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak akan tertolong. Sebab, selama ini UMKM diidentikkan sebagai kelompok yang kurang patuh dari sisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak ataupun aturan formal lainnya.

Misbakhun lantas mengingatkan Menkeu soal kebijakan Presiden Joko Widodo tentang bantuan bagi sektor UMKM. “Justru UMKM inilah yang ingin mendapatkan fasilitas stimulus fiskal tersebut pada fase pertama ini,” katanya.

Sementara WP yang dianggap patuh, kata Misbakhun, selama ini sangat identik dengan pengusaha besar, holding company ataupun sektor usaha yang sedang menjadi primadona perekonomian.

“Mereka selama ini banyak mendapatkan fasilitas dari konsesi, kredit bank, obligasi, restitusi dipercepat, fasilitas impor pabean, fasilitas bonded zone (kawasan berikat, red) dan lainnya,” sebut Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, dalam situasi normal pun sektor perpajakan membutuhkan upaya besar untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT, penyesuaian klasifikasi lapangan usaha (KLU), ataupun ketaatan lainnya. Merujuk pada kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak, katanya, WP justru memperoleh insentif.

Sementara kini sektor ekonomi rakyat sangat membutuhkan pertolongan. Misbakhun menuturkan, kejatuhan sektor ekonomi akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, kredit macet, hingga terputusnya mata rantai suplai dan permintaan.

Oleh karena itu Misbakhun menegaskan, sudah semestinya negara hadir memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan. “Totalitas kehadiran fasilitas negara tanpa diskrimimasi menjadi sangat penting sebagai bantalan yang menolong supaya kejatuhan sektor ekonomi tidak terjun bebas menjadi sebuah kejatuhan yang mematikan,” tegasnya.

Mantan pegawai DJP Kementerian Keuangan itu menambahkan, upaya memulihkan ekonomi dari keterpurukan membutuhkan waktu lama. Menurut dia, pasar juga memerlukan para pelaku ekonomi untuk bangkit kembali.

Wakil rakyat asal Pasuruan Jawa Timur itu pun mengkhawatirkan potensi munculnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara jika perekonomian tak kunjung pulih. Misbakhun menegaskan, kesalahan dalam mengambil kebijakan untuk memulihkan perekonomian dari efek pandemi Covid-19 bisa berujung pada kerusuhan.

“Ketakutan yang paling utama adalah lahirnya ketidakpercayaan pada institusi negara karena rakyat yang membutuhkan pertolongan justru merasa negara tidak hadir. Bisa-bisa muncul ketidakpercayaan publik bahkan mungkin social unrest (kerusuhan sosial, red) yang berujung pada koreksi politik dan mengubah perjalanan sejarah bangsa,” ulasnya.

Misbakhun pun kembali mengingatkan Menkeu SMI tidak menggunakan momen saat ini untuk tujuan selain menolong rakyat. ”At all cost (berapa pun biayanya, red), menolong rakyat tanpa syarat,” tegasnya.

Misbakhun meyakini pertolongan yang tidak membeda-bedakan akan sangat membantu semua pihak dalam situasi saat ini. “Harapan saya negara hadir untuk semuanya. Dengan fasilitas pertolongan negaralah dunia usaha akan selamat, baik yang kecil, sedang maupun konglomerat,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peringatan Jumat Agung Singgung Keagungan Sikap Pekerja Medis Covid-19

Pekerja medis rela merawat pasien Covid-19 meski mengetahui risiko tertular hingga meninggal.

NASIONAL | 10 April 2020

2 Lagi Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia di Kota Jayapura

Pasien laki laki usia 78 tahun yang meninggal dunia diduga tertular saat menghadiri pemakanan anaknya di Jakarta yang juga terinfeksi Covid-19 pada Maret lalu.

NASIONAL | 10 April 2020

Darurat Covid-19, Kemdikbud Gandeng TVRI Tayangkan Program Belajar dari Rumah

Untuk membantu para siswa belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19, Kemdikbud menggandeng TVRI menayangkan program "Belajar dari Rumah".

NASIONAL | 10 April 2020

Kapolri: Tak Boleh Ada Penutupan Jalan

Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan para Kapolda untuk melarang penutupan atau pemblokiran jalan dalam masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020

Ekonom: PSBB Takkan Efektif Jika Pemerintah Tak Potong Birokrasi Tes Corona

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) takkan banyak berguna apabila Pemerintah tak memotong rantai birokrasi dalam pengetesan Covid-19.

NASIONAL | 10 April 2020

Ini Pesan Jokowi kepada Masyarakat Indonesia Terkait Covid-19

Presiden Jokowi memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia terkait Covid-19 melalui rekaman videonya.

NASIONAL | 10 April 2020

Instansi Pemerintah di Wilayah PSBB Diminta Laksanakan WFH Secara Penuh

Daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap menjalankan tugas di rumah atau work from home (WFH) secara penuh.

NASIONAL | 10 April 2020

Mencegah Penularan Covid-19, Kemag Ajak Semua Masyarakat Berdoa dari Rumah

Kementerian Agama mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah dan perayaan keagamaan dari rumah.

NASIONAL | 10 April 2020

Napi Buat Onar Setelah Dibebaskan, Polri Dinilai Akan Ambil Tindakan

Polri sudah mengambil langkah-langkah penindakan sesuai tupoksinya dan menjamin keamanan kepada masyarakat sesuai Maklumat Kapolri," tegas Herman.

NASIONAL | 10 April 2020

Pemprov Sumut Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp 1,5 Triliun

Penambahan jumlah anggaran penanganan Covid-19 itu sudah meliputi jaring pengaman kesehatan, ekonomi, sosial dan keuangan.

NASIONAL | 10 April 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS