Pemprov Banten Anggarkan Rp 975 M untuk Jaring Pengaman Sosial

Pemprov Banten Anggarkan Rp 975 M untuk Jaring Pengaman Sosial
Ilustrasi kemiskinan. ( Foto: Antara )
Laurens Dami / LES Selasa, 7 April 2020 | 07:44 WIB

Serang, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih membahas, dan menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menangani masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Banten.

Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga masih dalam proses menghitung berapa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) atau jaring pengaman sosial, khususnya para terdampak pandemi Covid-19.

Kendati belum ada keputusan, dalam perencanaan awal Pemprov Banten berencana akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 975 miliar untuk keperluan social safety net atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi corona (Covid-19) di Banten.

Dana sebesar itu bersumber dari dana realokasi atau pergeseran anggaran sejumlah program pada APBD Banten 2020.

Pemprov Banten belum lama ini menyatakan akan kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,26 triliun, dimana Rp 975 miliar diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 di Banten.

Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, dan hasil rapat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banten, terdapat sekitar 650.000 kepala keluarga (KK) di Banten yang terdampak corona secara ekonomi dan perlu mendapatkan jaring pengaman sosial. Rencananya setiap KK akan mendapatkan Rp 500.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan.

Plt Sekeretaris Dinsos Banten, Budi Dharma membenarkan, adanya pergeseran anggaran tersebut, Bahkan, Budi mengaku, Dinsos juga telah menyiapkan skema penyalurannya.

“Kita sudah buatkan skema penyalurannya. Namun kami tidak memiliki wewenang untuk menyampaikannya. Untuk penanganan Covid-19, kewenangan sepenuhnya ada pada Tim Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai oleh Gubernur Banten,” ujar Budi Dharma.

Budi mempersilakan untuk menanyakan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Banten atau kepada Sekda Banten Al Muktabar untuk menjelaskannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar kepada media mengaku, Pemprov Banten masih menyusun skema penyaluran jaring pengaman sosial terhadap 650 ribu keluarga warga yang terdampak secara ekonomi. “Ini lagi menyusun skema sesuai arahan dari pusat. Jadi tunggu dulu,” katanya.

Terkait peruntukkan anggaran Rp 1,26 triliun, Muktabar juga masih belum bisa membeberkannya. Karena pihaknya mengaku masih menghitung kebutuhan-kebutuhan selama masa kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 dan berkordinasi dengan pemerintah pusat.

Secara terpisah, Kepala Dinsos Banten Nurhanah ketika dikonfirmasi Senin (6/4/2020) menjelaskan, anggaran untuk kebutuhan jaring pengaman sosial hingga saat ini masih dalam proses pembahasan. Hal yang sama juga dengan jumlah warga yang terdampak masih dalam proses perhitungan.

“Belum ada angka yang pasti. Semuanya masih dibahas dan dihitung. Nanti kalau sudah muncul angka yang pasti kami akan sampaikan,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Eneng Nurcahyati bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih dibahas oleh Pemprov Banten.

“Apakah nantinya akan mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Banten semuanya masih dibahas. Hal yang sama juga anggaran bansos, jaring pengaman sosial, dan berapa banyak yang akan diberikan bantuan, semuanya masih dihitung dan dibahas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan,” ujar Eneng Nurcahyati.

Memotong Tukin ASN
Pemprov Banten juga berencana akan memotong sebagian tunjangan kinerja (tukin) para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

Pada rencana awal, pemotongan tukin tersebut direalisaikan mulai bulan April ini, namun hingga kini berapa besaran yang akan disumbangkan belum juga diputuskan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada enam golongan ASN di Pemprov Banten dan besaran sumbangan berdasarkan tingkat jabatan. Untuk eselon I (Sekda) adalah sebesar Rp7,5 juta, eselon II (kepala dinas/badan/biro) Rp5 juta, eselon III (kepala bidang) Rp2,5 juta, eselon IV (kepala seksi) Rp1,25 juta, fungsional Rp1 juta dan staf Rp500.000.

Sementara untuk jangka waktu pemberian sumbangan atau donasi adalah empat bulan dari April hingga Juli atau perhitungan dari kinerja Maret hingga Juni.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, hingga saat ini rencana tersebut masih dalam pembahasan. Oleh karenannya, belum ada keputusan berapa besaran sumbangan yang akan diambil dari tukin ASN Pemprov Banten. “Masih dalam pembahasan,” kata Rina Senin (6/4).

Rina menuturkan, pemprov akan secepatnya memutuskan terkait dengan rencana tersebut. Sebab, tukin Maret yang dicairkan di April ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat. “Mohon maaf sekali kebutuhannya sedang kami hitung,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, perumusan sumbangan tukin untuk penanganan Covid-19 sudah dilakukan. Bahkan, pihaknya juga telah mengajukan draf surat edarannya ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

Soal angka/nilai pemotongan tukin yang beredar saat ini, mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu membantahnya. Namun dia tidak bersedia untuk merinci besaran pemotongan tukin ASN yang akan disumbangkan ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

“Tidak seperti itu polanya. Tunggu saja nanti setelah ditanda tangan Pak Gubernur. Sumbangan tukin kecuali bagi ASN yang terlibat langsung penanganan corona, seperti tenaga kesehatan, BPBD sebagian,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan terkait hal itu akan segera diambil karena masing-masing OPD sudah mengajukan pencairan tukin ke BPKAD pada tanggal tujuh setiap bulannya. Sedangkan untuk pencairan dilakukan di atas tanggal 10 April.

Ia menilai, kebijakan tersebut bisa diterima oleh para ASN di lingkungan Pemprov Banten. Pasalnya, dari kebijakan kerja dari rumah cenderung ada penghematan yang dilakukan dibanding harus kerja ke kantor masing-masing.

“Para ASN kan kerja dari rumah tentu ada penghematan. Berbeda kalau kerja di kantor. Karena itu, para ASN pasti tidak berkeberatan kalau dana tunjangan kinerjanya dipotong untuk membantu penanganan Covid-19,” ujarnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com