Antisipasi Penularan Corona, DPR Minta Penghuni Lapas dan Rutan Dikurangi

Antisipasi Penularan Corona, DPR Minta Penghuni Lapas dan Rutan Dikurangi
Petugas mendata warga binaan yang memenuhi syarat pembebasan keluar Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Maesa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 2 April 2020. (Foto: Antara / Basri Marzuki)
Carlos KY Paath / IDS Jumat, 3 April 2020 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir menilai, permasalahan over capacity (kelebihan kapasitas) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) sangat berbahaya, khususnya di tengah wabah pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Adies menyatakan, Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) mengurangi kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan, terlebih terhadap kelompok rentan atau rawan terjangkit Covid-19. Pemantauan mengenai kesehatan seluruh narapidana dan petugas juga sepatutnya ditingkatkan.

Adies menuturkan dalam setiap kunjungan kerja di lapas dan rutan, pihaknya kerap melihat orang yang hampir berjejer dalam satu kamar tidur. Adies mengibaratkannya seperti ikan pindang.

“Para warga binaan tidur berjejer. Ini kan satu problema yang sangat berbahaya sekali dalam menghadapi Covid-19,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Selain itu, Adies mengatakan, pihaknya meminta Kemkumham menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran corona di lapas dan rutan.

“Penanganan virus ini di luar saja sangat sulit, terlebih lagi jika terjadi di lapas atau rutan. Maka perlu diantisipasi oleh Kemkumham,” kata Adies.

Ia menambahkan, pemerintah sudah meminta masyarakat mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi Covid-19 seperti physical distancing atau pembatasan jarak fisik. Apabila imbauan ini tidak diterapkan di lapas dan rutan, lanjut Adies, maka penyebaran Covid-19 sulit ditangani nantinya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, Kemkumham telah melakukan upaya pencegahan Covid-19 di rutan dan lapas. Contohnya, melalui penyemprotan disinfektan.

Selain itu, Kemkumham juga membatasi narapidana untuk dijenguk melalui fasilitas telekonferensi. Pasalnya, Kemkumham sangat menyadari bahwa lapas yang kelebihan kapasitas akan berdampak negatif jika sampai ada narapidana terinfeksi.

“Kami lakukan disinfektansi terhadap semua lapas-rutan di Indonesia juga pembatasan secara ketat, tidak dilakukan bertamu kecuali video conference (telekonferensi). Tiap petugas yang masuk harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19,” tegas Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com