WNI di Malaysia yang Pulang ke RI Harus Dipastikan Negatif Corona

WNI di Malaysia yang Pulang ke RI Harus Dipastikan Negatif Corona
Ilustrasi TKI yang melakukan mudik Lebaran. (Foto: Antara)
Dina Manafe / WBP Jumat, 3 April 2020 | 04:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah mematangkan rencana memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia termasuk yang bekerja sebagai buruh migran dan anak buah kapal (ABK). Saat pulang ke Tanah Air, mereka dipastikan sehat atau negatif corona (Covid-19), dan dalam pengawasan ketat.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, menurut perkiraan Dirjen Imigrasi Kemkumham jumlah WNI sekitar 3.332.871 jiwa. Mereka terkena imbas kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan sejak 18 Maret hingga 14 April. Kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran corona.

Baca juga: Perang Total Lawan Corona

Tetapi untuk memulangkan WNI ini perlu strategi karena jumlah mereka cukup banyak. Pemerintah memastikan agar kepulangan mereka ke Tanah Air dalam pengawasan ketat sesuai protokol kesehatan. “Mereka yang masuk akan dipastikan dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19,” kata Menko PMK saat memimpin rapat tingkat menteri membahas strategi penerimaan buruh migran dan anak buah kapal melalui video conference, Kamis (2/4/2020).

Menurut Muhadjir, strategi ini untuk melindungi warganya. Tetapi WNI juga diminta untuk sementara waktu tidak kembali Tanah Air dalam situasi masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Diketahui, para WNI ini terkena imbas kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan sejak 18 Maret hingga 14 April. Kebijakan tersebut dilakukan Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran corona. Akibatnya, ratusan ribu WNI yang menjadi buruh migran tertahan dan tidak bekerja. Mereka akan kembali ke kampung halamannya. Selain buruh migran, WNI yang menjadi anak buah kapal dari beberapa perusahaan kapal pesiar sejumlah negara juga terdampak kebijakan pemulangan oleh perusahaan.

Baca juga: KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Corona

Kepulangan mereka disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, deportasi oleh negara tempat bekerja. Kedua, kebijakan perusahaan dimana buruh dan anak buah kapal bekerja. Ketiga, secara mandiri artinya mereka memang ingin pulang sendiri. “Kepulangan seluruhnya membutuhkan penanganan yang cermat untuk memastikan tak menambah penyebaran Covid-19 di Indonesia,” kata Muhadjir.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada tiga titik yang menjadi pintu masuk utama buruh migran ke Indonesia. Baik itu lewat jalur darat, seperti beberapa pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimatan Barat. Pos tersebut adalah PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Badau. Selain jalur darat, diperkirakan banyak buruh migran yang menggunakan jalur laut dan udara, serta jalur ilegal oleh buruh migran berstatus tidak punya dokumen.

Kemlu juga tengah melakukan koordinasi dengan pihak Kemlu Malaysia, KBRI Kuala lumpur dan KJRI dari daerah tertentu terkait data-data buruh migran itu yang pulang ke Indonesia serta status kesehatannya.

Pemerintah pusat, menurut Muhadjir, terus melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah (pemda) dimana daerahnya menjadi pintu masuk kedatangan. Penambahan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) oleh Kementerian Kesehatan dan bantuan dari TNI/Polri akan memperkuat sistem skrining at menerima kedatangan PMI dan maupun ABK.

Bagi WNI yang terpantau dalam kondisi kurang atau tidak sehat, akan langsung mendapat perawatan khusus di rumah sakit rujukan. Adapun bagi yang sehat, maka diizinkan langsung kembali ke daerah asalnya dengan melakukan karantina pribadi selama 14 hari dibarengi monitoring yang baik oleh pihak pemda.



Sumber: BeritaSatu.com