Wakil Ketua DPR: Perppu 1/2020 Bisa Langsung Berlaku

Wakil Ketua DPR: Perppu 1/2020 Bisa Langsung Berlaku
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani (ketiga kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Wakil Ketua DPR  Rachmat Gobel (ketiga kanan), Ketua Banggar Said Abdullah (kedua kanan) saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/04/2020). (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Carlos KY Paath / WM Jumat, 3 April 2020 | 08:19 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sudah dapat diberlakukan. Sebab telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Perppu itu bisa langsung berlaku sejak dikeluarkan presiden. Tidak perlu menunggu DPR, karena namanya juga Perppu berarti situasi darurat. Sekarang kan banyak orang sakit yang dirawat di rumah sakit (RS) akibat Covid-19, nanti rumah sakit tagih pembiayaan, jaminannya pemerintah. Pemerintah bayarnya gimana? Dasarnya Perppu itu,” tegas Azis kepada Beritasatu.com, Kamis (2/4/2020).

Azis menyatakan, masyarakat yang kini bekerja di rumah tentu tidak memiliki penghasilan, khususnya pekerja harian. Azis mengapresiasi atensi pemerintah yang menyiapkan berbagai kebijakan insentif perlindungan sosial untuk membantu masyarakat tersebut.

“Intinya pemerintah bantu rakyat dengan Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan dan lainnya,” ujar Azis.

Azis juga menjelaskan, DPR akan segera membahas surat presiden (surpres) berkaitan Perppu 1/2020.

“Surpres sudah dibawa ke paripurna. Tinggal rapim (rapat pimpinan) DPR dan rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR. Habis itu langsung dibahas. Hasil dari AKD (alat kelengkapan dewan) nanti dibacakan lagi di paripurna. Prosesnya bisa dalam waktu dekat, tergantung AKD,” kata Azis.

Azis memastikan DPR mendukung setiap langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab hal ini menyangkut persoalan kemanusiaan.

“Ini masalah kemanusiaan. Masak orang sakit enggak kita bantu. Negara lain saja begitu, bantu rakyatnya. DPR tentu support (dukung) pemerintah tangani Covid-19 ini,” ucap Azis.

Seperti diketahui, pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan senilai Rp 405,1 triliun. Anggaran terbagi untuk insentif kesehatan sebesar Rp 75 triliun, insentif perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan KUR Rp70,1 triliun, dan insentif pembiayaan dan restrukturisasi Kredit Rp150 triliun.



Sumber: BeritaSatu.com