Ini Mekanisme Penerapan PSBB

Ini Mekanisme Penerapan PSBB
Juri Ardiantoro dan Muhammad. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / FER Rabu, 1 April 2020 | 19:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus menerapkan di wilayah administrasinya dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Baca Juga: Ombudsman Dukung Penerapan PSBB

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro mengatakan, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah untuk mengimplementasikan PP yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (31/3/2020) kemarin.

"PP tersebut dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah corona atau Covid-19. Untuk itu, ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah," kata Juri pada konferensi pers secara daring di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (1/4/2020).

Mekanisme pertama, kata Juri, pemda dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan (Menkes).

Baca Juga: Percepat Penanganan Corona, PSBB Paling Rasional

"Implementasi peraturan pemerintah tersebut dapat merujuk pada pertimbangan yang lengkap dan komprehensif, seperti terkait epidemologis besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan," jelas Juri.

Mekanisme kedua, lanjut Juri, pengajuan pemberlakukan PSBB di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus diusulkan oleh kepala daerah kepada Menkes.

"Sementara, Menkes dalam menanggapi usulan daerah meminta pertimbangan atau mendapatkan pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas untuk menetapkan apakah daerah itu disetujui untuk diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau tidak," tandas Juri.

Baca Juga: Pasien Positif Corona di Kota Bekasi Dinyatakan Sembuh

Selain kepala daerah, tambah Juri, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar juga bisa diusulkan oleh gugus tugas melalui ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

"Apabila Menkes menerima usulan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan kemudian ditetapkan wilayah tertentu atau daerah tentu itu melaksanakan kebijakan ini, maka wajib bagi daerah untuk melaksanakan keputusan Menkes yang berasal dari usulan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan wabah corona," pungkas Juri.



Sumber: BeritaSatu.com